Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hari HAM, Konflik Agraria Imbas Proyek Infrastruktur Jadi Sorotan

image-gnews
Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) membawa spanduk tuntutan saat melakukan aksi demontrasi memperingati Hari HAM Sedunia di depan Kedubes AS, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Massa membawa sejumlah atribut berupa poster dan spanduk berisi pernyataan hingga tuntutan. TEMPO/Subekti
Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) membawa spanduk tuntutan saat melakukan aksi demontrasi memperingati Hari HAM Sedunia di depan Kedubes AS, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Massa membawa sejumlah atribut berupa poster dan spanduk berisi pernyataan hingga tuntutan. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyoroti maraknya pelanggaran HAM terkait konflik agraria. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pelanggaran HAM dari konflik agraria ini menjadi salah satu perhatian lembaganya bertepatan dengan momentum Hari HAM Internasional yang diperingati hari ini.

"Terkait isu agraria, Komnas HAM menerima banyak aduan terkait pelanggaran hak atas kesejahteraan, khususnya yang menyangkut agraria dan sumber daya alam," kata Taufan dalam acara peringatan Hari HAM Internasional di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 10 Desember 2018.

Baca: Hari HAM Sedunia, KontraS Napak Tilas Pelanggaran HAM di Aceh

Taufan mengatakan maraknya konflik agraria ini tak terlepas dari proyek infrastruktur pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemerintahan Jokowi memiliki setidaknya 269 proyek infrastruktur yang menjadi prioritas nasional dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 serta diperbarui menjadi Perpres Nomor 58 Tahun 2017.

"Tingginya konflik agraria antara lain berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur yang jadi prioritas Presiden Joko Widodo," kata Taufan.

Ia pun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi membagikan 9 juta hektare lahan yang menjadi objek reforma agraria. Dia menyebut sudah ada kemajuan dalam reforma agraria kendati masih ada tantangan yang perlu dihadapi.

Baca: Malaysia Batalkan Pawai Hari HAM Dipicu Sengketa dengan Singapura

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisioner Komnas HAM Hairansyah mengatakan selain semakin masif, persoalan konflik agraria melibatkan aparat keamanan. Masalah berikutnya yang muncul ialah kriminalisasi terhadap aktivis pembela hak asasi manusia dan masyarakat yang menuntut hak atas tanah, terutama kelompok masyarakat adat.

Hairansyah menilai pemerintah selama ini masih cenderung sporadis dalam menyelesaikan konflik kasus agraria. Dia menyebut pemerintah belum membuat sarana yang efektif untuk penyelesaian konflik. "Sehingga berbagai macam persoalan konflik agraria masih mengemuka dan belum menemukan titik temu," ujarnya melalui telepon kepada Tempo, Senin, 10 Desember 2018.

Selain persoalan konflik agraria, Komnas HAM menyoroti maraknya kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta intoleransi dan ekstremisme. Ahmad Taufan mengatakan penguatan lembaga Komnas HAM juga menjadi fokus dalam peringatan Hari HAM Internasional tahun ini.

Baca: Front Perjuangan Rakyat Gelar Aksi Peringatan Hari HAM Sedunia

"Tak kalah pentingnya pembenahan tata kelola lembaga Komnas HAM. Tema-tema itu dipilih dengan aspek eksternal dan internal dalam rangka penegakan HAM," kata Taufan.

Hari ini, Komnas HAM menggelar seminar peringatan Hari HAM Internasional bertema "70 Tahun DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dan Setelahnya: Menuju Pemajuan dan Penegakan HAM yang Lebih Baik". Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini Ahmad Taufan Damanik, Gubenur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Kepala Divisi Hukum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Mas Guntur Luape.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komnas HAM Sebut Paling Banyak Terima Laporan Kekerasan terhadap Jurnalis

8 jam lalu

Ilustrasi kekerasan. shutterstock.com
Komnas HAM Sebut Paling Banyak Terima Laporan Kekerasan terhadap Jurnalis

Komnas HAM mengatakan selama 2018 hingga 2024 menerima laporan dari jurnalis paling banyak terkait dengan kekerasan, baik verbal maupun fisik.


Pemerintah Diminta Jaga Tulang Manusia di Rumoh Geudong Aceh, Diduga Terkait Pelanggaran HAM

12 jam lalu

Rumoh Geudong. Dok. Museum HAM Lorong Ingatan
Pemerintah Diminta Jaga Tulang Manusia di Rumoh Geudong Aceh, Diduga Terkait Pelanggaran HAM

Rumoh Geudong diyakini sebagai tempat terjadinya pelanggaran HAM berat saat Aceh menjadi daerah operasi militer


Temuan Tulang Manusia di Reruntuhan Rumoh Geudong Aceh, Pemerintah Diminta Hentikan Proyek

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Pj Gubenur Aceh Achmad Marzuki (ketiga kanan) saat melihat denah pembangunan living part Rumoh Geudong di sela peluncuran penyelesaian pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong, Gampong Bili Aron, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa, 27 Juni 2023. Presiden Jokowi resmi meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial sebanyak 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dan dimulai dari Aceh sebagai titik kick off program tersebut. ANTARA FOTO/Khalis Surry
Temuan Tulang Manusia di Reruntuhan Rumoh Geudong Aceh, Pemerintah Diminta Hentikan Proyek

Pekerja proyek pembangunan Memorial Living Park Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie, Aceh menemukan tulang-belulang manusia diduga korban pelanggaran HAM berat. Lokasi tersebut adalah salah satu situs tempat terjadinya penyiksaan dan pembunuhan terhadap warga sipil yang dituduh anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semasa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM).


Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

2 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

Kemendikbudristek sedang mengkaji pemberian sanksi terhadap 33 perguruan tinggi yang diduga terlibat TPPO berkedok ferienjob.


PIK 2 Jadi Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Tangerang Siapkan Sistem Jaringan Jalan Baru

2 hari lalu

Suasana pasir putih di kawasan Aloha PIK, Tangerang, 6 Agustus 2023. Aloha Pasir Putih menawarkan menghadirkan nuansa khas Bali atau Hawaii dengan hamparan pasir putih. TEMPO/Fajar Januarta
PIK 2 Jadi Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Tangerang Siapkan Sistem Jaringan Jalan Baru

PIK 2 merupakan pengembang yang akan membangun kawasan reklamasi seluas 9.000 hektar di wilayah Kabupaten Tangerang.


Terkini: Jokowi Resmikan 4 Bandara di Sulawesi termasuk di Palu yang Kena Gempa 2018, Begini Bunyi Peraturan Bawaan Penumpang yang ke Luar Negeri

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi ketika meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Maret 2024. Jokowi juga meresmikan tiga bandara lain, yaitu Bandara Banggai Laut serta Bandara Bolaang Mongondow dan Bandara Taman Bung Karno di Sulawesi Utara. Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.
Terkini: Jokowi Resmikan 4 Bandara di Sulawesi termasuk di Palu yang Kena Gempa 2018, Begini Bunyi Peraturan Bawaan Penumpang yang ke Luar Negeri

Presiden Jokowi meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Maret 2024.


Bupati Taput: 453 Kilometer Jalan Sudah Kita Hotmix

3 hari lalu

Bupati Taput Nikson Nababan saat acara Groundbreaking Rekontruksi Jalan Simpang Aek Mas-Batu Gonting di Kecamatan Siborongborong, Senin (25/3/2024). (Batakpost.com/red)
Bupati Taput: 453 Kilometer Jalan Sudah Kita Hotmix

Pemkab Taput sepanjang 2024 menargetkan pembangunan jalan dengan pengaspalan hotmix di 10 lokasi.


Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

3 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,


Jokowi Resmikan Inpres Jalan Daerah Sulawesi Tengah Sepanjang 147 Kilometer

3 hari lalu

Presiden Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa, 26 Maret 2024. Inpres ini mencakup pembangunan 15 ruas jalan sepanjang 147 kilometer dengan biaya Rp 330 miliar. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jokowi Resmikan Inpres Jalan Daerah Sulawesi Tengah Sepanjang 147 Kilometer

Jokowi mengatakan peresmian Inpres Jalan Daerah ini menandai langkah penting dalam upaya pemerintah memajukan infrastruktur daerah


Jokowi Hari Ini ke Sulawesi Tengah, Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Kunjungi Pasar

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo tiba di Pangkalan Udara Utama TNI AD Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat, 22 Maret 2024, untuk kemudian mengunjungi lokasi banjir Demak. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Hari Ini ke Sulawesi Tengah, Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Kunjungi Pasar

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah hari ini, Selasa, 26 Maret 2024.