Kata WP KPK Tanggapi Temuan Ombudsman Soal Kasus Novel Baswedan

Reporter

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo (kanan) bersama Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kiri) membacakan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo saat acara penyambutan Novel kembali aktif bekerja, di pelataran gedung KPK, Jakarta, Jumat 27 Mei 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menilai temuan Ombudsman mengenai maladministrasi dalam pengusutan kasus penyerangan Novel Baswedan justru menguatkan keraguan masyarakat bahwa kasus ini akan terungkap. Menurut wadah pegawai, Ombudsman jelas dalam kesimpulannya menyiratkan: walau secara proses serius dan benar, tidak berarti kasus pasti terungkap.

Baca: KPK Bantah Sejumlah Temuan Ombudsman dalam Kasus Novel Baswedan

“Temuan Ombudsman justru menguatkan keraguan masyarakat bahwa kasus ini akan benar terungkap,” kata Ketua wadah pegawai, Yudi Purnomo Harahap dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Desember 2018.

Karena itu, Yudi mengatakan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta merupakan satu-satunya cara untuk membongkar kasus yang telah terkatung-katung selama 600 hari ini. Menurut Yudi, pembentukan TGPF menjadi bukti keseriusan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus ini. “Kalau kasus Novel tidak terungkap, maka akan memicu teror lainnya kepada pegawai KPK,” kata dia.

Meski begitu, Yudi tak sepenuhnya setuju dengan temuan Ombudsman, terutama mengenai penyitaan CCTV di kediaman Novel oleh KPK dan pernyataan bahwa Novel tidak kooperatif.

Baca: Kasus Penyiraman Novel Baswedan, KPK: Belum Ada Titik Terang

Menurut Yudi, KPK tidak pernah menyita CCTV tersebut. Sebab, kata dia, KPK tidak pernah melakukan penyidikan terhadap kasus penyerangan Novel. Selain itu, Yudi juga menyangkal Novel tidak kooperatif dalam pemeriksaan.

Menurut dia, Novel telah berkali-kali diperiksa oleh polisi. Bahkan saat penyidik senior itu tengah dirawat di Singapura. Yudi mengatakan Ombudsman seakan membebankan pembuktian tindak kejahatan kepada Novel selaku korban. Dan hal itu menurut dia tidak sesuai dengan logika hukum. “Itu juga melukai keadilan di masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, Ombudsman merilis hasil pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelidikan kasus Novel. Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala mengatakan ada empat maladministrasi dalam pengusutan kasus tersebut, di antaranya tidak adanya batas waktu penyelidikan dan efektifitas penggunaan sumber daya manusia kepolisian.

Baca: Ditanya Kasus Penganiayaan Novel Baswedan, Begini Jawaban Jokowi

Selain itu, Adrianus juga menuding ada sejumlah hal yang menghambat pengusutan kasus tersebut. Dia mengatakan KPK telah menyita rekaman CCTV di kediaman Novel yang mempersulit penyidikan. Selain itu, dia juga menyatakan Novel perlu kooperatif untuk diperiksa.






KPK Sita Rp 1 Miliar Dalam Kasus Suap BPN Riau

10 jam lalu

KPK Sita Rp 1 Miliar Dalam Kasus Suap BPN Riau

KPK telah meningkatkan kasus suap BPN Riau ke tahap penyidikan. Penyidik juga telah menyita uang sebesar Rp 1 miliar.


KPK Lelang Aset Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Termasuk 2 Jetski

12 jam lalu

KPK Lelang Aset Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Termasuk 2 Jetski

KPK melelang sejumlah aset milik mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.


KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

1 hari lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

1 hari lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

2 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

2 hari lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

2 hari lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.