KPI Belum Bersikap soal Media yang Tak Beritakan Reuni 212

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa Persaudaraan Alumni 212 menggelar salat subuh berjamaah saat acara Reuni akbar 212 di Halaman Monas, Jakarta, Ahad, 2 Desember 2018. Kegiatan ini disebut penyelenggara sebagai momentum kebangkitan umat Islam dan rakyat Indonesia untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. TEMPO/Subekti.

    Massa Persaudaraan Alumni 212 menggelar salat subuh berjamaah saat acara Reuni akbar 212 di Halaman Monas, Jakarta, Ahad, 2 Desember 2018. Kegiatan ini disebut penyelenggara sebagai momentum kebangkitan umat Islam dan rakyat Indonesia untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sujarwanto Rahmat Arifin mengatakan lembaganya belum bersikap terhadap media-media Indonesia yang tidak meliput reuni 212 di Monas, Jakarta, Ahad, 2 Desember 2018.

    Baca: Koordinator Reuni Akbar 212 Sambangi Rumah Ma'ruf Amin

    "Secara kelembagaan KPI belum bersikap. Tapi dalam hal ini berhak mengingatkan atau mengirim surat edaran yang mengingatkan kembali peran dan fungsi media," ujar Rahmat saat dihubungi Tempo pada Rabu, 5 Desember 2018.

    Rahmat menjelaskan, salah satu fungsi lembaga penyiaran adalah media informasi. "Jadi, jika ada media yang tidak menginformasikan suatu peristiwa yang layak diketahui oleh masyarakat dan berdasarkan news value, skala peristiwa/magnitute-nya layak, KPI patut menduga media tidak menjalankan fungsinya sebagai media massa," ujar dia.

    Baca: Kapitra Ampera: Pendukung Prabowo Hanya Sebesar Massa Reuni 212

    Menurut Rahmat, dalam hal ini, semua media televisi di luar TV One dan I-News, termasuk dalam media yang disebut tidak menjalankan fungsinya sebagai media massa dalam peliputan Reuni 212. "Peristiwa ini setidaknya menjadi preseden buruk independensi media di Indonesia," ujar dia.

    Untuk itu, menurut Rahmat, KPI akan tetap bertindak ihwal media yang tidak menayangkan persitiwa Reuni 212 ini. "Jika peristiwa seperti ini tidak disikapi, tentu akan ada pertanyaan mengenai independensi dan kebebasan pers di Indonesia," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.