Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Minta Panglima TNI dan Kapolri Cek Pembunuhan di Papua

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat meresmikan Tol Solo-Ngawi segmen Sragen-Ngawi di Rest Area KM 538, Sragen, Jawa Tengah, Rabu 28 November 2018. Presiden meresmikan tol sepanjang 51 kilometer yang merupakan tahap ketiga dari pengoperasian jalan tol Solo-Ngawi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat meresmikan Tol Solo-Ngawi segmen Sragen-Ngawi di Rest Area KM 538, Sragen, Jawa Tengah, Rabu 28 November 2018. Presiden meresmikan tol sepanjang 51 kilometer yang merupakan tahap ketiga dari pengoperasian jalan tol Solo-Ngawi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan telah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian untuk mengecek informasi terkait dengan berita pembunuhan terhadap 31 pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua.

Baca: Kronologi Pembunuhan 31 Pekerja Proyek Jembatan di Nduga, Papua

"Saya perintahkan tadi pagi ke Panglima dan Kapolri untuk dilihat dulu, karena ini masih simpang siur, karena di Nduga itu sinyal enggak ada. Apa betul kejadian seperti itu?," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018.

Jokowi mengatakan wilayah Nduga termasuk daerah zona merah karena tingkat kerawanan dan sering muncul gangguan keamanan dari kelompok bersenjata. "Tapi kita menyadari pembangunan di tanah Papua itu memang medannya sangat sulit dan juga masih dapat gangguan seperti itu," kata dia.

Menurut Jokowi, meski ada insiden tersebut, pembangunan di Papua akan tetap dilanjutkan. Pemerintah, kata dia, tidak akan takut akan ancaman dari kelompok bersenjata. Ia memastikan, setiap pembangunan pasti dilakukan penjagaan oleh TNI. "Itu jelas dan itu selalu dilakukan," kata dia.

Sebanyak 31 orang pekerja proyek PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua diduga dibunuh kelompok bersenjata, pada 2 Desember 2018. Kepolisian Daerah Papua menyatakan, hingga Senin, 3 Desember 2018, pukul 22.35 sebanyak 24 orang yang tewas identitasnya diketahui.

Baca: Berikut Nama 24 Pekerja Jalan Trans Papua yang Diduga Dibunuh

Delapan orang sempat menyelamatkan diri ke rumah seorang anggota DPRD. Namun, delapan orang itu dijemput oleh kelompok bersenjata. “Tujuh di antaranya dibunuh, satu orang kabur dan belum ditemukan,” kata Kepala bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal, Selasa, 4 Desember 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berikut ini kronologis peristiwa pembunuhan tersebut.

Pada 30 November 2018 pukul 04.00, Pos Satgaspamrahwan 755/Yalet di Napua-Wamena mencatat sebuah mobil bermuatan solar milik PT Istaka Karya menuju Camp Istaka Karya di Distrik Yigi membawa lima pegawai. Mobil tersebut kembali ke Wamena pada pukul 18.30.

Dinihari sekitar pukul 02.00 pada 1 Desember 2018, dua mobil menuju ke Camp Distrik Yigi, Nduga. Tiap mobil membawa 15 pekerja proyek PT Istaka Karya.

1 Desember 2018 malam, manajer proyek jembatan Habema- Mugi, Cahyo, ditelepon seseorang dari nomor yang biasa dipegang oleh koordinator lapangan pembangunan jembatan, Johni. "Namun, Cahyo tidak paham pembicaraan orang yang menelepon itu," kata Kamal.

Johni sedang bekerja membangun jembatan di Kali Aurak - Yigi, Nduga. Monang Tobing, pegawai Bina Marga sempat saling berkirim pesan pendek dengan Johni pada 30 November 2018.

Pada 2 Desember 2018, pukul 20.00, satu mobil strada kembali lagi ke Wamena. Esoknya, 3 Desember 2018, satu mobil strada kembali dari Wamena ke Distrik Mbua, Kabupaten Nduga. "Satu mobil strada yang membawa 15 pekerja proyek dari PT Istaka Karya belum kembali ke Wamena," kata Kamal.

Personel gabungan Polri dan TNI bergerak dari Wamena menuju Distrik Yigi. Di kilometer 46, tim bertemu dengan salah satu mobil dari arah Distrik Bua dan menyampaikan jalan diblokir kelompok bersenjata. "Kami mengecek informasi mengenai pembunuhan itu," kata Kamal.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

21 menit lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

42 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

2 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

2 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

5 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

6 jam lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.


Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

6 jam lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

Kubu 01 meminta MK menghadirkan beberapa menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres. Pihak Istana menilai tidak relevan.


Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

6 jam lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.


PIK 2 dan BSD Masuk PSN, Pengamat: Kenapa Bukan Hambalang atau Meikarta?

9 jam lalu

Pantjoran PIK di Pantai Indah Kapuk. Dok. Agung Sedayu Group - Amantara
PIK 2 dan BSD Masuk PSN, Pengamat: Kenapa Bukan Hambalang atau Meikarta?

Alih-alih PIK 2 dan BSD, pengamat menilai lebih pemerintah melanjutkan proyek mangkrak seperti Hambalang dan Meikarta masuk dalam daftar PSN.