Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Cara Pemuda Muhammadiyah Hadapi Politik Uang Muktamar

image-gnews
Juru bicara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak di Polda Metro Jaya, Jumat, 26 Oktober 2018. TEMPO/Lani Diana
Juru bicara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak di Polda Metro Jaya, Jumat, 26 Oktober 2018. TEMPO/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan masalah pelik muncul dalam muktamar Pemuda Muhammadiyah yang salah satu agendanya adalah suksesi kepemimpinan organisasi itu. "Masalah-masalah yang pelik itu ada mulai dari money politic, ada praktek yang tidak pantas," ujar Dahnil dalam pidato pembuka Muktamar Pemuda Muhammadiyah keXVII yang dipusatkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Senin 26 November 2018.

Namun, meski potensi masalah itu dinilai rawan mewarnai dinamika mukmatar, Dahnil optimistis para kader organisasinya tak akan terpengaruh. Kader Pemuda Muhammadiyah dinilai sudah punya bekal etika yang khas Muhammadiyah ketika menghadapi situasi itu.

Baca: Pemuda Muhammadiyah Kembalikan Uang Rp 2 M karena Harga Diri ...

Dalam muktamar yang dihadir Wakil Presiden Jusuf Kalla serta sejumlah tokoh seperti Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Dahnil memaparkan misalnya ada salah satu calon kandidat ketua umum yang membagikan uang kepada peserta muktamar dengan dalih untuk ongkos atau jajan. Biasanya, uang itu akan diterima oleh kader peserta muktamar. "Tapi saat di bilik suara (saat pemilihan calon ketua umum) , kader itu tak akan pernah memilih calon yang memberikan uang itu." Calon ketua umum yang membagikan duit itu sudah menunjukkan watak buruk untuk organisasi. Orang yang membagi uang itu akan berani menjual apapun dari Pemuda Muhammadiyah. "Orang yang bagi duit ini sedang bertransaksi dengan Pemuda Muhammadiyah, dan mereka tak akan pernah dipilih (sebagai ketua umum)."

Baca: Fakta-fakta dalam Dugaan Penyimpangan Dana Kemah Pemuda Islam

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Cara lain warga Pemuda Muhammadiyah menghadapi politik uang adalah langsung menolak suap dan tidak akan memilih calon yang melakukan suap. "Dua tipe itu sudah jadi etika, fatsun, dan siasat yang selalu ditunjukkan kader Pemuda Muhammadiyah dalam berbagai arena muktamar."

Dalam kesempatan itu Dahnil berpamitan kepada ribuan kader yang hadir karena telah mempercayainya menjalankan tugas sebagai ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

3 hari lalu

Logo PPP
Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

DPP PPP bakal menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) sebelum Pilkada untuk menyiapkan pelaksanaan Muktamar


Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

4 hari lalu

Murid kelas 6 SDN Dayeuhkolot VII, mengerjakan soal try out Ujian Nasional SD di gedung PGRI di komplek Yon Zipur Dayeuhkolot, karena sekolahnya kebanjiran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 12 April 2016. TEMPO/Prima Mulia
Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

Ujian Nasional (UN) bagi siswa sekolah dasar dan menengah dikabarkan bakal diterapkan kembali. Ini pendapat tokoh yang pro dan kontra.


Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

4 hari lalu

Muhammad Romahurmuziy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019. Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Setelah bebas, ia kembali masuk jajaran partai setelah PPP mendapuknya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. ANTARA
Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

Pimpinan majelis Dewan PPP mendesak Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk menggelar muktamar awal tahun


Rano Karno Ingin Sambangi JK untuk Bahas Kelanjutan Pembangunan Museum Rasulullah

8 hari lalu

Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau Bang Dul (tengah) ditemani Once Mekel (kiri) melakukan kegiatan kampanye dengan warga Cipete Utara, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Oktober 2024. Ditemani Anggota DPR fraksi PDIP Once Mekel, Bang Dul menarik aspirasi dari masyarakat melalui secarik kertas bertuliskan Jaring Asmara (Aspirasi Masyarakat Jakarta). TEMPO/Ilham Balindra
Rano Karno Ingin Sambangi JK untuk Bahas Kelanjutan Pembangunan Museum Rasulullah

Rano Karno mengatakan Jusuf Kalla bisa menjadi perantara komunikasi antara Indonesia dan pihak Arab Saudi.


Kisah Kucing Bobby Kertanegara Peliharaan Prabowo, Kucing Kampung Masuk Istana Negara

11 hari lalu

Bobby Kertanegara dipastikan jadi penghuni Istana Negara temani Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. (ANTARA/instagram @bobbykertanegara)
Kisah Kucing Bobby Kertanegara Peliharaan Prabowo, Kucing Kampung Masuk Istana Negara

Kucing Prabowo Subianto yang diberi nama Bobby Kertanegara ikut masuk Istana Negara, Jakarta Pusat pada Ahad, 20 Oktober 2024.


Jusuf Kalla soal Kabinet Prabowo yang Dikritik Gemuk: Sulit Koordinasinya, Tapi Kita Doakan

11 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jusuf Kalla soal Kabinet Prabowo yang Dikritik Gemuk: Sulit Koordinasinya, Tapi Kita Doakan

Jusuf Kalla turut menanggapi soal kabjnet Prsbowk yang dinilai gemuk.


Dahnil Anzar jadi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Rangkap Jubir Prabowo

13 hari lalu

Juru Bicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024. Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh yang bakal menjadi Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Lembaga Negara. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dahnil Anzar jadi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Rangkap Jubir Prabowo

Politikus Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya menjadi juru bicara.


Komentar JK soal Calon Menteri Prabowo: Semua Keren-keren

19 hari lalu

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (tengah) bersama pimpinan MPR RI saat memberikan keterangan di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024). ANTARA/Rio Feisal.
Komentar JK soal Calon Menteri Prabowo: Semua Keren-keren

JK mengingatkan bahwa koordinasi antarmenteri menjadi hal yang sangat penting karena mempertimbangkan besarnya Kabinet Prabowo-Gibran.


SBY dan JK Bakal Hadiri Acara Pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024

25 hari lalu

Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Presiden Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 26 Juni 2019. TEMPO/Egi Adyatama
SBY dan JK Bakal Hadiri Acara Pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024

SBY dan Jusuf Kalla akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Ahad, 20 Oktober 2024.


Pasukan Bawah Tanah Jokowi Disebut Salah Kaprah karena Sebut Gibran Lambang Negara

28 hari lalu

Sekretaris Jenderal relawan Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, Sri Kuntoro Budiyanto, melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim Mabes Polri pada Jumat, 27 September 2024. TEMPO/Dian Rahma Fika Alnina
Pasukan Bawah Tanah Jokowi Disebut Salah Kaprah karena Sebut Gibran Lambang Negara

Ternyata masih banyak pihak yang salah kaprah anggap Presiden dan Wakil Presiden sebagai lambang negara. Terakhir disebut Pasukan Bawah Tanah Jokowi.