TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto memprotes pemerintah yang telah membekukan Yayasan Supersemar.
Baca juga: Titiek Soeharto Kritik Jokowi: Dari Beras Sampai Cangkul Diimpor
Titiek mengatakan pembekuan Yayasan Supersemar selama dua tahun membuat yayasan itu tak lagi bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang pandai tapi tak bisa mengakses pendidikan.
"Kami tidak bisa memberikan beasiswa kepada masyarakat yang anak-anaknya pintar itu tapi tidak mampu. Ini namanya apa ya, mengambil rezeki orang," kata Titiek di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 22 November 2018.
Titiek mengatakan Yayasan Supersemar yang didirikan keluarga Cendana adalah yayasan pendidikan yang membantu anak-anak tidak mampu. Dia mengklaim, hingga saat ini sudah ada lebih dari dua juta orang yang mendapatkan beasiswa Yayasan Supersemar.
Titiek juga mengklaim, 70 persen rektor yang memimpin universitas negeri merupakan penerima beasiswa Supersemar. "Karena mereka orang-orang pintar, jadi mereka dapat beasiswa Supersemar," ujarnya.
Yayasan Supersemar divonis bersalah atas perkara penyelewengan dana beasiswa pada berbagai tingkatan sekolah yang tidak sesuai serta dipinjamnkan kepada pihak ketiga. Putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung menyatakan Yayasan Supersemar harus membayar ganti rugi ke negara senilai Rp 4,4 triliun.
Baca juga: Giliran Titiek Soeharto Ditantang Netizen 50 Ribu Dapat Apa
Titiek mengklaim Yayasan Supersemar tidak bersalah. Dia menuding ada perintah kepada Kejaksaan hingga lembaga tersebut menyatakan yayasan bersalah.
"Yayasan Supersemar tidak ada yang salah. Ini kan ada perintah sehingga Kejaksaan bilang Yayasan Supersemar salah," kata Titiek.
Titik mengimbuhkan, Yayasan Supersemar didirikan Soeharto dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata dia, pemerintah boleh tak menyukai Soeharto, tetapi Yayasan Supersemar harus tetap berjalan.
Titiek lantas meminta pemerintah bijak dalam menyikapi persoalan tersebut. Apalagi, dia menilai pemerintah belum mampu mencukupi kebutuhan pendidikan untuk masyarakat.
"Tolonglah pemerintah, bijaksanalah sedikit, kalau sudah bisa memenuhi pendidikan semua orang bisa sekolah dengan baik, fine. Tapi ini kan masih banyak yang butuh pendidikan ya, tapi kok disetop begitu," ujarnya.
