Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi I DPR: Tak Usah Berspekulasi soal Pelantikan KSAD

image-gnews
Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa usai pelantikan  di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 22 November 2018. Presiden Jokowi menyebut alasan pemilihan Letjen Andika Perkasa sebagai KSAD adalah dari rekam jejaknya. TEMPO/Amston Probel
Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 22 November 2018. Presiden Jokowi menyebut alasan pemilihan Letjen Andika Perkasa sebagai KSAD adalah dari rekam jejaknya. TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan DPR, Charles Honoris meminta banyak pihak tidak berspekulasi macam-macam atas pelantikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Andika Perkasa. "Ketimbang berspekulasi macam-macam, lebih baik kita sama-sama tunggu dan awasi bersama kerja-kerja TNI AD di bawah kepemimpinan Jenderal Andika," ujar Charles lewat keterangannya pada Kamis, 22 November 2018.

Simak: Jokowi Diminta untuk Pastikan KSAD Baru Bebas Pelanggaran HAM

Charles mengatakan momentum pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi Jokowi. Meskipun mantan KSAD Jenderal Mulyono baru akan pensiun pada Januari 2019. Sehingga, kata Charles, TNI AD memiliki waktu untuk konsolidasi pengamanan Pemilu 2019.

Selanjutnya, kata Charles, dengan usia yang masih jauh dari masa pensiun, Andika juga memiliki masa yang relatif panjang untuk bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam rangka melanjutkan agenda reformasi TNI AD. "Selama ini KSAD memang hanya dijabat 1-2 tahun, sehingga kesempatan menghasilkan kerja yang berdampak jangka panjang semakin terbatas," ujar Charles. Saat ini, Andika berusia 53 tahun.

Pengangkatan Andika menjadi KSAD menuai kritik dari berbagai pihak. Andika dinilai memiliki catatan minus dalam rekam jejak dinas kemiliteran. Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Feri Kusuma, menilai pengangkatan Andika juga kental dimensi politis. "Pengaruh elite politik di lingkaran Jokowi dominan dalam mempengaruhi pergantian KSAD," kata Feri kepada Tempo, Kamis, 22 November 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Feri mengatakan, faktor kekerabatan memengaruhi dalam pergantian KSAD kali ini. Andika merupakan menantu A. M. Hendropriyono, mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. PKPI adalah salah satu partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019. Hendropriyono merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara.

Baca: Jejak Karier KSAD Jenderal Andika Perkasa

Menurut Feri, masih banyak perwira senior TNI AD di angkatan 84, 85, dan 86 yang memiliki kapasitas untuk menduduki kursi KSAD. Sehingga, ia menilai pengangkatan Andika yang merupakan angkatan 87, dapat berimplikasi pada persoalan regenerasi di dalam tubuh TNI AD.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

1 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

2 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

10 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

13 jam lalu

Tim Kuasa Hukum dan Sejunlah Purnawurawan menyampaikan pembelaan untuk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Jhusu Mayor Jenderal Tentara Nasionak Indonesia (Purn) Soenarko yang ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal di Jakarta, Jumat 31 Mei 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

Eks Danjen Kopassus Soenarko mengklaim tak akan menghentikan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu hingga pemerintah melakukan Pemilu ulang.


Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

13 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

Halim Iskandar mengatakan kepastian PKB masuk ke pemerintahan selanjutnya tergantung Cak Imin. Jokowi tak menyinggung masalah itu.


President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

16 jam lalu

President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

President Jokowi give support Minister Bahlil Lahadalia to seize the position of Chairman of the Golkar Party.


Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

16 jam lalu

Presiden Jokowi memberi sambutan sebelum menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

Menteri Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah Jokowi akan menambah 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun ini.


Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) partainya pada tahun ini akan tetap digelar Desember.


Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

17 jam lalu

Ilustrasi pesta kembang api Tahun Baru. Dok Tempo/Dian Triyuli H
Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

Jakarta, setelah tak jadi ibu kota negara, tetap akan menjadi pusat bisnis dan bahkan digadang-gadang bisa semoncer New York.


Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

17 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

Bacre Waly Ndiaye anggota Komite HAM PBB atau CCPR di Sidang Komite CCPR mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi dalam pemilu 2024