Jokowi Diminta untuk Pastikan KSAD Baru Bebas Pelanggaran HAM

Reporter

Direktur Imparsial Al Araf saat ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta, , 18 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamaman meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi memandang aspek HAM dalam pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan calon KSAD yang baru nantinya harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM.

Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Ajak Komnas HAM Pilih KSAD

"Presiden harus memastikan bahwa KSAD yang baru terbebas dari catatan pelanggaran HAM dan tidak punya potensi mengahambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM," ujar Al Araf dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 21 November 2018.

Al Araf menilai, selama ini penyelesaian kasus pelanggaran HAM masih berjalan di tempat. Dia mencontohkan beberapa kasus, seperti kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan II, kasus Talangsari kasus penghilangan paksa 1997-1998, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, dan lain-lain. "Dalam konteks itu, presiden perlu mendengarkan masukan dari Komnas HAM dan masyarakat sipil terkait rekam jejak HAM calon KSAD baru ini," katanya.

Jokowi rencananya besok akan melantik KSAD baru pengganti Jenderal Mulyono yang telah memasuki masa pensiun. Karena itu, Jokowi barus melantik penggantinya untuk memimpin TNI Angkatan Darat ini.

Baca: Koalisi Masyarakat Minta Komnas HAM Cek 10 Nama Calon KSAD Ini

Al Araf menilai, KSAD baru nantinya harus sejalan dengan visi misi Jokowi selaku Presiden serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. KSAD, kata dia, juga harus memiliki komitmen terhadap agenda reformasi TNI. "Kami menilai dukungan KSAD yang baru sangat penting untuk memastikan agenda reformasi tersebut dapat berjalan dengan baik," ucapnya.

Al Araf berpendapat, agenda reformasi TNI selama ini sudah dinilai cukup baik. Proses reformasi TNI yang berlangsung sejak tahun 1998 memang diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif, seperti pencabutan dwi-fungsi ABRI, larangan bagi TNI untuk berpolitik dan berbisnis, TNI keluar dari parlemen, dan lain sebagainya. "Namun, proses reformasi TNI belum selesai di mana saat ini masih menyisakan reformasi peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial," tuturnya.






Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

7 jam lalu

Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

Cak Imin mendorong agar model-model konflik di masyarakat yang sempat terjadi pada Pemilu 2019 silam tak terulang lagi.


Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

10 jam lalu

Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

Bakrie Group mengadakan kompetisi I-Start sebagai wadah bagi anak muda dalam mengembangkan startup


Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

13 jam lalu

Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota.


Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

13 jam lalu

Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

Hari ini 28 September 2022, Luhut Binsar Pandjaitan genap berusia 75 tahun. Berikut jejak karier Menkomarinves ini di militer, politik, dan bisnis.


Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

14 jam lalu

Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan soal gugatan Sekber Prabowo-Jokowi kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.


Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

14 jam lalu

Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

Jokowi mengatakan percepatan penyaluran BSU perlu dilakukan di daerahh-daerah yang jauh dari Ibu Kota.


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

16 jam lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Kaesang Cerita Dapat Wejangan dari Lo Kheng Hong Soal Investasi Saham, Apa Saja?

17 jam lalu

Kaesang Cerita Dapat Wejangan dari Lo Kheng Hong Soal Investasi Saham, Apa Saja?

Kaesang Pangarep menceritakan pertemuannya dengan investor kawakan Lo Kheng Hong sebelum pandemi Covid-19 merebak yakni sekitar tahun 2019.


Momen Jokowi Dimarahi Siswa SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Rombongan

17 jam lalu

Momen Jokowi Dimarahi Siswa SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Rombongan

Presiden Jokowi dimarahi oleh siswa SMA di Buton Selatan bernama Sabrila. Penyebabnya, Sabrila kesal lantaran ponselnya rusak saat mengejar rombongan


Kementerian Investasi Pastikan Larangan Ekspor Timah hingga Bauksit Dilakukan Bertahap

18 jam lalu

Kementerian Investasi Pastikan Larangan Ekspor Timah hingga Bauksit Dilakukan Bertahap

Jokowi sebelumnya menegaskan pemerintah terus menjalankan larangan ekspor barang tambang mentah.