Balas Kritik Prabowo, Luhut: Baca Dulu Baru Komentar

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan seusai memberikan keterangan di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Luhut memberikan keterangan terkait pose satu jari dalam penutupan forum IMF di Bali beberapa waktu lalu. TEMPO/Syafiul Hadi

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan seusai memberikan keterangan di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Luhut memberikan keterangan terkait pose satu jari dalam penutupan forum IMF di Bali beberapa waktu lalu. TEMPO/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membantah paket kebijakan ekonomi XVI yang pemerintah keluarkan menandakan Indonesia menyerah pada asing. Tudingan itu sempat dilontarkan oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

    Baca juga: Cerita Djoko Santoso Soal Beratnya Tantangan di Kubu Prabowo

    Luhut meminta Prabowo tidak asal dalam melontarkan komentar. "Makanya baca dulu baik-baik baru berkomentar. Jadi kalau sudah kita baca baik-baik, (baru) komentarin," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 22 November 2018.

    Menurut Luhut, alasan pemerintah mengeluarkan paket kebijakan itu semta-mata demi kebaikan rakyat. Pemerintah, kata dia, pasti tidak ingin melihat warganya susah.

    "Memangnya hanya kamu saja yang sayang sama negeri ini? Kami juga sayang kok sama negeri ini," ucapnya.

    Sebelumnya Prabowo Subianto menganggap dengan paket kebijakan XVI pemerintah menyerah kepada pihak asing. Alasannya paket ini membuka pintu bagi investasi asing untuk masuk dan menguasai 28 sektor industri di dalam negeri.

    Baca juga: Prabowo Dituduh Hoax, Djoko Santoso: Sumber Datanya Pemerintah

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan dalam paket kebijakan itu memang ada 54 sektor industri yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Namun, kata dia, tidak berarti asing bisa mengausai 100 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.