Polisi Dalami Alasan Penghentian Kasus Istri Bupati Pakpak Bharat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu (tengah) dikawal petugas KPK saat diamankan ke gedung KPK, Jakarta, Minggu, 18 November 2018. ANTARA

    Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu (tengah) dikawal petugas KPK saat diamankan ke gedung KPK, Jakarta, Minggu, 18 November 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Sumatera Utara akan mendalami perkara yang diduga menyeret Made Tirta Kusuma Dewi, istri Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu. "Kami juga sedang periksa di internal seperti apa masalah sebenarnya," ujar Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Agus Indrianto melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 November 2018.

    Baca: Suap Bupati Pakpak Bharat, KPK Sita Rp 55 Juta

    Nama Made Tirta menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Remigo menjadi tersangka dugaan suap proyek infrastruktur. Ketua KPK Agus Rahardjo menduga Remmigo mengumpulkan suap terkait perkara sang istri yang sedang ditangani aparat penegak hukum di Sumatera Utara. Nah, Kepolisian Daerah Sumatera Utara memang pernah menangani perkara istri sang Bupati.

    Kasus korupsi dana PKK yang ditengarai melibatkan Made Tirta telah dihentikan oleh Polda Sumut. Kapolda Agus menuturkan, penghentian kasus memang benar dilakukan karena sesuai mekanisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

    Dalam perkara ini, Made Kusuma dituduh merugikan keuangan negara sebesar Rp 433 juta. Namun, polisi menyebut ia telah mengembalikan uang tersebut. Bila dikembalikan, kata Agus, maka petunjuknya penyelidikan harus dihentikan.

    Agus pun mengatakan pihaknya akan mendalami kemungkinan soal adanya pihak yang bermain dalam penghentian kasus itu.

    "Bisa saja Bupati atau orang bupati dengan Penyidik atau dengan siapa dia berhubungan, kalau nggak ada nggak yg menjadi perantara atau markus (makelar kasus)," kata Agus. "Atau, ini bisa kerja sama dengan penyidik atau mengambil keuntungan Pribadi dengan menipu seolah-olah unyuk penyidik atau atasannya, padahal dia yang mengambil manfaat, Kalau ada yang main di moment itu ya ditelusuri."

    KPK menetapkan Remigo bersama Plt Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat, David Anderson Karosekali; dan Hendriko Sembiring pihak swasta sebagai tersangka suap. Remigo diduga menerima suap Rp550 juta terkait proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat.

    Simak: Kasus Bupati Pakpak Bharat, KPK Geledah Delapan Lokasi

    KPK merinci penerimaan uang Remigo sebanyak tiga kali, yakni Rp150 juta pada 16 November 2018, dan Rp250 juta dan Rp150 juta pada 17 November 2018. Uang itu diduga digunakan untuk kepentingan Bupati Pakpak Bharat Remigo, termasuk mengamankan kasus sang istri di Polda Sumatera Utara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.