Kasus Bupati Pakpak Bharat, KPK Geledah Delapan Lokasi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu (tengah) dikawal petugas KPK saat diamankan ke gedung KPK, Jakarta, Minggu, 18 November 2018. ANTARA

    Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu (tengah) dikawal petugas KPK saat diamankan ke gedung KPK, Jakarta, Minggu, 18 November 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti seusai menggeledah delapan lokasi menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu di sejumlah kawasan Sumatera Utara. "Selama dua hari KPK menggeledah delapan lokasi terkait dugaan suap bupati Pakpak Bharat." Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikannya dalam keterangan tertulisnya, Rabu 21 November 2018.

    Penggeledahan dilakukan di rumah dan kantor bupati Pakpak Bharat, rumah dan kantor Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pakpak Bharat David Anderson, dan dua rumah milik Hendri Sembiring dari kalangan swasta dan kantornya di Medan. Juga satu rumah di Desa Salak.

    Baca: 5 Fakta Terkait Operasi Tangkap Tangan Bupati Pakpak Bharat ...

    Febri mengatakan dalam penggeledahan itu penyidik menyita sejumlah barang bukti, mulai dari dokumen proyek, data transaksi perbankan hingga barang bukti elektronik kamera cctv.

    Dalam penggeledahan di kantor bupati, KPK menemukan uang senilai Rp 55 juta. "Diduga uang itu berasal dari salah satu kepala dinas," ujarnya.

    Baca: KPK dalami Suap Bupati Pakpak Bharat dengan ...

    Dalam perkara ini KPK menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Remigo, Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat David Anderson Karosekali, dan Hendriko Sembiring dari swasta.

    Bupati Pakpak Bharat disangka menerima uang suap Rp 550 juta dari mitra proyek di lingkungan Dinas PUPR Pakpak Bharat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.