Soal Masjid Terpapar Radikalisme, Hidayat: Seharusnya Tak Diumbar

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hidayat Nurwahid berorasi di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 12-8, 2012. Demostrasi tersebut menuntut diselesaikannya kekerasan terhadap umat muslim Rohingnya di Myanmar dan Syiria. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.

    Hidayat Nurwahid berorasi di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 12-8, 2012. Demostrasi tersebut menuntut diselesaikannya kekerasan terhadap umat muslim Rohingnya di Myanmar dan Syiria. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid menanggapi soal Badan Intelijen Negara yang menyebutkan adanya 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme. Ia meminta BIN tak memperkeruh suasana dengan menyampaikan informasi yang validitasnya perlu dipertanyakan.

    Baca: BIN: Penyebaran Radikalisme di Masjid Pemerintahan Menurun

    "BIN jangan menambah kekeruhan dengan informasi yang validitasnya perlu dipertanyakan karena terkait dengan info sekian masjid terpapar paham radikal yang sudah ditolak Wakapolri yang lalu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21 November 2018.

    BIN sebelumnya menyampaikan ada 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar paham radikal berdasarkan laporan dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Dalam penelitian juga disebutkan ada 50 penceramah yang menyebarkan materi radikalisme. Juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto mengatakan pihaknya tengah melakukan pendekatan dan pengawasan terhadap puluhan penceramah yang diduga menyebarkan paham radikal.

    Baca: BIN Sebut Ada Puluhan Penceramah Diduga Berpaham Radikal

    Hidayat menilai informasi yang dimiliki BIN biasanya tidak disiarkan kepada masyarakat, namun disampaikan kepada Presiden sebagai user. Menurut dia, apabila ada masalah yang serius sebaiknya harus diselesaikan segera sehingga jangan diumbar ke publik. "Jangan diumbar ke publik namun hadirkan bukti serius dan ajak bicara pihak-pihak yang punya kewenangan menyelesaikan masalah tersebut," ujarnya.

    Politikus PKS itu menilai tugas BIN bukan berwacana apalagi menghadirkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Ia mengatakan jangan sampai informasi yang disampaikan BIN menimbulkan teror di masyarakat.

    Baca: Cegah Radikalisme, DMI Minta Masjid Perbanyak Kegiatan Positif


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.