Kubu Jokowi Kawal Khusus Pendataan DPT di DKI dan Jawa Barat

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi berjabat tangan dengan calon wakil presiden Maruf Amin, Jusuf Kalla, dan Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Erick Thohir di Posko Cemara, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi berjabat tangan dengan calon wakil presiden Maruf Amin, Jusuf Kalla, dan Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Erick Thohir di Posko Cemara, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf akan mengawal secara khusus perbaikan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Tim tak ingin kecolongan.

    Baca: Pegawai Honorer Sebut Tawaran PPPK Jokowi Menambah Sakit Hati

    "Kami (akan mengawal) sangat serius, detail, nanti dengan partai koalisi di Jawa Barat dan Jakarta, karena angka pertambahannya cukup signifikan," kata Wakil Direktur Departemen Saksi TKN Jokowi-Maruf, I Gusti Putu Artha, Jakarta Pusat, Jumat, 16 November 2018.

    Putu mengatakan penyelenggara pemilu harus menjelaskan penyebab DPT hasil perbaikan di kedua wilayah tersebut bertambah banyak. Di Jakarta Barat, misalnya, KPU mencatat total pemilih berdasarkan DPT perbaikan saat ini sebanyak 1.738.644 jiwa. Jumlahnya meningkat sebanyak  74.939 jiwa dari data sebelumnya sebanyak 1.663.705 jiwa.

    Jika tak dijelaskan, dia khawatir ada kesalahan politis. Putu bercermin dari kejadian di Pilkada DKI Jakarta. Dia menemukan pemilih yang terdaftar di Pilpres 2014 rata-rata tidak terdaftar di Pilkada DKI Jakarta. Saat putaran kedua Pilkada DKI, Putu mengaku menyaksikan langsung terdapat 30 pemilih tidak masuk daftar di Jakarta Barat. "Saya meyakini itu ada kerja kerja politik di level bawah, yang men-check out mereka sebagai pemilih," ujarnya.

    Baca: Kata Kubu Jokowi, Arah Koalisi Kubu Prabowo Makin Tak Jelas

    Putu juga meminta KPU menyelesaikan masalah sistem teknologi informasi (IT) dalam perbaikan data DPT. Sebelumnya, KPU menyatakan DPT DKI Jakarta terkendala masalah IT. "Kenapa kemudian menjadi terlambat, padahal ini daerah episentrum yang dari sisi IT seharusnya tidak ada masalah," ujarnya.

    DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan dua dari enam provinsi yang belum selesai dihitung jumlah pemilihnya. Provinsi lainnya adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku. KPU memutuskan untuk memperpanjang masa pemutakhiran DPT hingga 15 Desember 2018.

    Dari 28 provinsi yang sudah selesai didata, KPU mencatat ada 141.412.533 pemilih. Jumlah itu terdiri dari 70.586.944 pemilih laki-laki dan 70.825.549 pemilih perempuan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.