Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapi Cuitan SBY, PKS Mengaku Senasib dengan Partai Demokrat

image-gnews
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno resmi maju mencalonkan diri sebagai pasangan capres dan cawapres dalam pilpres 2019 dengan dukungan tiga partai koalisi, yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Adapun Partai Demokrat tak ikut dalam deklarasi itu. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno resmi maju mencalonkan diri sebagai pasangan capres dan cawapres dalam pilpres 2019 dengan dukungan tiga partai koalisi, yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Adapun Partai Demokrat tak ikut dalam deklarasi itu. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin menilai partainya senasib dengan Partai Demokrat dalam pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019. Ia mengatakan partainya harus berupaya keras untuk meraup suara elektoral lantaran yang akan mengambil untung besar dalam kontestasi politik mendatang adalah Partai Gerindra.

Baca: Curhat Lengkap SBY Setelah Diserang Sekjen Gerindra

"Coattail effect atau efek ekor jas terbesar ya ke Gerindra. Kami merasakan hal yang sama (dengan Partai Demokrat)," kata Suhud kepada Tempo pada Jumat, 16 November 2018. Pernyataan Suhud ini sekaligus menanggapi cuitan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono semalam, 15 November, soal kondisi partai politik dalam koalisi pengusung calon presiden dan wakil presiden 2019.

Dalam rangkaian kicauannya, SBY mengatakan tak ada satu pun partai politik yang tak punya capres dalam pemilu serentak, yang tidak mengutamakan partai. Menurut Suhud, pernyataan SBY telah mewakili apa yang dirasakan oleh PKS.

Umumnya, kata Suhud, partai-partai yang tidak memiliki capres akan memecah pikiran mereka untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang digelar bersamaan. Itu artinya, partai harus bekerja di dua level. Suhud mengakui sistem ini cukup membuat gamang.

Baca: Tanggapi Sekjen Gerindra, SBY: Lebih Baik Mawas Diri

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski demikian, Suhud mengaku partainya tidak menyoalkan situasi tersebut. Ia juga memastikan bukan berarti partai-partai politik yang tidak memiliki capres tidak akan total bekerja untuk mengusung capres.

Suhud lantas menambahkan, pada teknis pelaksanaan kampanye calon legislatif di lapangan, para kader akan turut menyebut nama capres dan cawapres. Misalnya, caleg PKS dan partai-partai lain non-Gerindra dalam Koalisi Adil Makmur pasti akan menampilkan nama dan foto capres dan cawapres di atribut kampanye mereka.

"Coba aja lihat spanduk yang betebaran," katanya. Menurut Suhud, ini merupakan bagian dari efek ekor jas tersebut.

Baca: Demokrat Sebut Prabowo - Sandiaga Tak Manfaatkan SBY - AHY

Persoalan coattail effect atau efek ekor jas menjadi polemik di antara partai-partai yang tak memiliki calon presiden atau calon wakil presiden. Sejumlah sigi lembaga survei, semisal Y-Publica dan Lingkar Survei Indonesia Denny JA, menyebut efek ekor jas hanya akan dinikmati Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sedangkan suara untuk partai lain, seperti Demokrat dan PKS, berpotensi anjlok.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

2 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan proses perumusan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah cukup melibatkan masyarakat. Tito berujar pemerintah telah berulang kali melakukan komunikasi publik tentang RUU DKJ. Di antaranya, kata dia, melalui uji publik yang sudah dilaksanakan setidaknya empat kali pada 2022 dan 2023.


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

6 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

10 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

11 jam lalu

Ribuan peserta Aksi 22 Mei berkumpul untuk unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. Aksi ini merupakan bentuk menyikapi hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

18 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

2 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

Golkar berjaya dalam rekapitulasi suara nasional di Sulawesi Tengah. PKS jadi juru kunci.


Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

2 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan kembali digadang-gadang berpeluang maju Pilkada DKI 2024. Ini fakta teranyarnya.


Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

2 hari lalu

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (kiri), bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid (tengah), dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi (kanan) di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA
Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

Koalisi Perubahan mengusulkan agar mereka jadi inisiator hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Apa alasannya? Bagaimana dengan PDIP?


PKB Usulkan Nama Menaker Ida Fauziyah untuk Maju di Pilkada Jakarta 2024

2 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 September 2023. Rapat tersebut membahas tindak lanjut arahan Presiden RI terkait pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai UU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), membahas capaian peningkatan kesempatan dan keterampilan kerja pada Balai Latihan kerja Luar Negeri (BKLN), Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) serta BLK Komunitas. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKB Usulkan Nama Menaker Ida Fauziyah untuk Maju di Pilkada Jakarta 2024

PKB menyiapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah maju di Pilkada 2024. Selain itu ada nama Hasbialah Ilyas yang merupakan Ketua DPW PKB DKI.


PKS Sebut Anies Sangat Mungkin Maju Pilgub Jakarta 2024

2 hari lalu

Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan ditemui di Masjid Agung Bintaro, kawasan Tangerang Selatan, Jumat, 8 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
PKS Sebut Anies Sangat Mungkin Maju Pilgub Jakarta 2024

PKS membuka peluang akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2024 akhir tahun nanti.