Terima 31 Bupati, Jokowi Tepis Isu Pemerintah Pro Asing

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo kembali menerima sejumlah bupati di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 12 November 2018. Pertemuan tersebut untuk mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo kembali menerima sejumlah bupati di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 12 November 2018. Pertemuan tersebut untuk mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyanggah bahwa pemerintahannya pro asing. Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada 31 bupati dari berbagai daerah yang diundang ke Istana Merdeka, Jakarta, hari ini.

    Baca juga: Jokowi Ajak Belajar Toleransi dari Kelompok Paduan Suara

    "Ini masalah antek, tenaga dari Cina, dan masalah isu-isu PKI (Partai Komunis Indonesia)," kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Mardani H. Maming mengungkap isi pertemuan dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2018.

    Bupati Tanah Bumbu ini menuturkan penjelasan Jokowi soal isu pro asing itu tidak berkaitan dengan pemilihan presiden 2019. Menurut Mardani, Jokowi hanya menyampaikan jika pemerintah telah bersusah payah untuk mengambil alih kembali aset-aset yang dikuasai negara lain

    "Enggak (berkaitan politik), beliau menyampaikan bahwa investasi negara banyak kembali ke negara, salah satunya minyak blok-blok kan bukan hal yang mudah diambil alih," tuturnya. "Nah kalau beliau pro asing, nyatanya sekarang sudah kembali ke Indonesia."

    Selain itu, kata Mardani, Jokowi menjelaskan jika jumlah tenaga kerja asing di sini tidak mencapai 1 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini jauh lebih kecil ketimbang negara lain yang mencapai 20 persen.

    "Nah tenaga kerja kita yang ada di Cina 80 ribu (orang), itu lebih besar dari TKA Cina di Indonesia. Berarti Indonesia yang nyerang Cina," kata dia menirukan Jokowi.

    Mardani menjelaskan presiden tidak meminta para bupati untuk membantunya mengklarifikasi isu pro asing dan serbuan TKA itu kepada masyarakat. Namun, kata dia, sudah selayaknya para bupati membela presiden dari serangan fitnah.

    Baca juga: Jokowi di Ultah PSI: Ada yang Menakut-nakuti dari Dalam Negeri

    "Tidak mungkin sebagai lambang negara diisukan itu. Kalau benar gak jadi masalah kalau gak bener nah kita wajib dong membela presiden," ucapnya.

    Sebelumnya, di awal pertemuan Presiden Jokowi menyatakan bakal menyampaikan sejumlah informasi yang berkaitan dengan ekonomi. Meurut dia, saat ini ekonomi global masih tidak menguntungkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia meminta para Bupati ikut mewaspadainya.

    "Saya kira hal-hal seperti ini yang harus terus kita hati-hati dan waspada karena gejolak ekonomi di sebuah negara akan bisa berdampak ke negara lain," ucap Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.