Jokowi di Ultah PSI: Ada yang Menakut-nakuti dari Dalam Negeri

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • President Jokowi saat bertemu komunitas kreatif di Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Jalan Braga No. 3 Bandung,  Sabtu malam, 10 November 2018.

    President Jokowi saat bertemu komunitas kreatif di Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Jalan Braga No. 3 Bandung, Sabtu malam, 10 November 2018.

    TEMPO.COTangerang - Presiden Joko Widodo atau Jokowi yakin generasi muda Indonesia bisa berprestasi dan mengeluarkan potensi terbaiknya. Syaratnya: ada ekosistem kondusif dan tidak ditaburi oleh ketakutan-ketakutan.

    "Bangsa lain saja takut pada anak-anak muda kita, loh kok justru ada dari dalam negeri yang nakut-nakuti," kata Jokowi pada Festival 11 dan peringatan ulang tahun ke-4 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Ahad, 11 November 2018. Ia mewanti-wanti kader PSI agar waspada terhadap ancaman dari dalam negeri yang ia anggap sedang menebarkan ketakutan kepada anak muda.

    Baca: Di Acara Ulang Tahun PSI, Grace Natalie Sapa Jokowi dengan Bro

    Ia kembali mengkritik pihak-pihak yang dianggap menyebarkan ketakutan kepada masyarakat. Padahal, kata dia, kaum muda harus diberi harapan. Bukan ketakutan.

    "Bukan narasi yang menakut-nakuti, bukan politik genderuwo yang menebarkan ketakutan," ujar dia.

    Baca:

    Dari Bandung, Jokowi Hadiri Peringatan HUT PSI Ke-4

    Jokowi mengajak kader-kader PSI untuk menumbuhkan suasana yang penuh harapan. Meski tetap harus waspada, menurut Jokowi, caranya bukan dengan menyebarkan ketakutan melainkan dengan membangun kekuatan diri sendiri.

    Kewaspadaan itu, ujar Jokowi, harus didampingi dengan keyakinan, bukan rendah diri. “Kewaspadaan itu didampingi dengan keberanian bukan ketakutan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.