Pakar: Indonesia Tak Punya Kekuatan Soal Kasus Tuti Tursilawati

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Staf Kementerian Luar Negeri mendampingi keluarga Tuti Tursilawati datang ke Arab Saudi untuk menjenguk Tuti dipenjara sebelum eksekusi mati dilakukan. Sumber: Dokumen PWNI Kementerian Luar Negeri

    Staf Kementerian Luar Negeri mendampingi keluarga Tuti Tursilawati datang ke Arab Saudi untuk menjenguk Tuti dipenjara sebelum eksekusi mati dilakukan. Sumber: Dokumen PWNI Kementerian Luar Negeri

    TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum internasional Hikmahanto Juwana sangsi Indonesia bisa memberikan sanksi bagi Arab Saudi, untuk eksekuti mati buruh migran asal Majalengka, Tuti Tursilawati yang dieksekusi, Senin, 29 Oktober 2018. Menurut dia soal hubungan kedaulatan negara, Indonesia kurang punya daya tekan terhadap Arab Saudi. Malah Arab yang dinilainya jauh lebih superior. "Power atau kekuatan itu yang bermain, kalau kita punya kekuatan yang sangat tinggi," kata Hikmahanto, Rabu, 31 Oktober 2018.

    Menurut guru besar hukum internasional Universitas Indonesia itu inti permasalahan ini adalah daya tekan. Di hadapan Arab Saudi, Indonesia tidak memiliki kemampuan itu.

    Baca: Setelah Tuti Tursilawati, Masih 13 WNI Terancam Eksekusi Mati

    Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia punya ketergantungan yang tinggi terhadap Arab Saudi. Terutama soal ibadah haji dan umroh. Setiap tahun, Indonesia selalu meminta tambahan kuota haji. Hal ini bisa menjadi instrumen kekuatan bagi Arab Saudi terhadap Indonesia, sehingga Indonesia tak bisa berbuat banyak. "Jika Indonesia tidak memenuhi kuota (haji) juga Arab Saudi bisa memindahkan kuota ke negara lain."

    Di sisi lain, kondisi internal dalam negeri Indonesia membuat pemerintah kesulitan memberi sanksi Arab Saudi. Indonesia bisa saja moratorium sementara terhadap pengiriman buruh migran ke Arab Saudi. Tapi ini bukan solusi karena menimbulkan masalah baru dengan menjamurnya buruh migran ilegal.

    Baca: Tuti Tursilawati Dieksekusi Mati, Jokowi Diminta Protes Saudi

    Sama halnya dengan menyetop haji atau umroh. Jika dilakukan hampir pasti menuai sentimen negatif masyarakat. Hikmahanto mengatakan masalah ini sulit diselesaikan di Mahkamah Internasional, karena harus dengan persetujuan Arab Saudi.

    Menurut Hikmahanto, kasus Tuti Tursilawati lebih tepat jika dibawa ke Dewan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa. Meski begitu Dewan HAM PBB ini pun tidak bisa banyak berbuat, hanya membantu menegur. "Arab Saudi akan mengatakan 'memang Dewan PBB lebih tinggi dari pada saya?', mereka pasti tidak akan menggubris."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.