TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kebumen Cipto Waluyo sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebumen 2015-2016. KPK menyangka dia menerima Rp 50 juta dari Bupati Kebumen nonaktif, Mohammad Yahya Fuad.
"CW diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan atau pembahasan APBD Kabupaten Kebumen," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Oktober 2018.
Baca: Terbukti Terima Suap Rp 12 Miliar, Bupati Kebumen Divonis 4 Tahun
Cipto diduga menerima uang itu untuk tiga tujuan, yakni pembahasan dan pengesahan APBD Kebumen 2015-2016, pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan Kebumen 2015-2016, dan pokok pikiran DPRD Kebumen 2015-2016.
KPK menduga Cipto mengancam akan mempersulit pembahasan APBD murni Kebumen 2015 bila DPRD tak diberi uang ketok palu dan uang aspirasi. Pemkab Kebumen kemudian menyetujui permintaan itu dengan syarat anggota DPRD tidak ikut-ikutan menggarap proyek. "Dewan akan menerima mentahan," ujar Basaria.
Baca: Jejak Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kasus Korupsi Kebumen
Menurut KPK, perkara yang menjerat Cipto berawal dari operasi tangkap tangan terhadap seorang anggota DPRD dan seorang pegawai negeri sipil Dinas Pariwisata Pemkab Kebumen dengan barang bukti Rp 70 juta pada 15 Oktober 2015. Seusai operasi, KPK menetapkan sembilan orang menjadi tersangka, yakni Bupati Kebumen Sekretaris Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan swasta. Kesembilan tersangka telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.
Dari pengembangan perkara itu, KPK kemudian mengembangkan penyelidikan terhadap Cipto pada Agustus 2018. Penyelidikan itu berujung pada penetapan tersangka terhadap Cipto. Selain itu, dari pengembangan penyelidikan yang sama, KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjadi tersangka suap. Ia diduga menerima Rp 3,65 miliar.
Baca: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Tersangka Suap DAK Kebumen
