Senin, 10 Desember 2018

Kritik Andi Arief Soal Pelaksanaan Pertemuan IMF - World Bank

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief seusai menghadiri perayaan hari jadi Partai Demokrat yang ke-17 dan ulang tahun Susilo Bambang Yudhoyono yang ke-69 di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief seusai menghadiri perayaan hari jadi Partai Demokrat yang ke-17 dan ulang tahun Susilo Bambang Yudhoyono yang ke-69 di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief melontarkan kritik ihwal penyelenggaraan pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan World Bank atau IMF - World Bank untuk pemerintah. Kritik itu dia lontarkan melalui cuitan di akun Twitternya, @AndiArief_ selama beberapa hari belakangan menjelang pertemuan IMF-World Bank yang dimulai hari ini.

    Baca juga: IMF Bantu Korban Gempa Lombok Rp 1,1 Miliar

    "Menurut kami terlalu besar anggarannya," kata Andi Arief ketika dikonfirmasi, Ahad malam, 7 Oktober 2018.

    Mulanya, Andi menyindir sebuah partai yang dia sebut "menjual nama mantan Presiden Sukarno, memiliki slogan song cilik, tetapi kini telentang dan minta dicumbu IMF."

    Cuitan ini pun dibalas oleh pengamat pajak Yustinus Prastowo. Yustinus mengatakan, justru mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengusulkan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-World Bank ini di masa akhir jabatannya pada September 2014. Tak lama, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri membenarkan.

    "Ya benar, bersama Bank Indonesia , pemerintah mengajukan diri menjadi tuan rumah pertemuan tahunan September 2014. Prosesnya tidak mudah, bersaing dengan negara-negara lain. Indonesia dipilih menjadi tuan rumah Oktober 2015, kalau saya tidak salah," kata Chatib Basri dalam akun Twitternya @ChatibBasri, Ahad, 7 Oktober 2018.

    Chatib melanjutkan, biaya penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-World Bank ini pun tak langsung diajukan pada 2014. Menurut dia, penganggaran itu baru dilakukan setelah Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah pada Oktober 2015.

    "Dan itu terserah Indonesia mau membuatnya besar atau kecil. Sama seperti Asian Games juga," kata Chatib.

    Keterangan Chatib ini pun menjadi amunisi bagi Andi untuk kembali melontarkan kritik untuk pemerintahan Joko Widodo dan membela SBY. Dia mengklaim, SBY dan kabinetnya di akhir 2014 tidak berharap pertemuan IMF menjadi apa yang disebutnya pesta-pesta yang memakan uang sebesar sekarang.

    Andi pun mengatakan bahwa gelaran internasional di era SBY tak pernah menghabiskan anggaran negara seperti pertemuan IMF-World Bank ini. "Menghamburkan uang negara hampir triliunan buat pertemuan para rentenir, lalu berlindung bahwa di balik ini diajukan para menteri zaman SBY adalah dagelan," ujarnya.

    Baca juga: Jawab Sandiaga, Panitia Ungkap Penghematan Acara IMF - World Bank

    Pertemuan IMF - World Bank memakan anggaran sekitar Rp 850 miliar yang bersumber dari APBN, belum ditambah sumber anggaran lainnya. Anggaran ini dinilai terlalu besar oleh partai oposisi pemerintah, apalagi di tengah terjadinya bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Palu, Sulawesi Tengah. Partai-partai oposisi pun menyerukan agar pemerintah melakukan penghematan dan menggeser anggaran IMF-World Bank untuk korban bencana.

    Meski pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah dilakukan pada era SBY, kata Andi, kendali kini dipegang Presiden Jokowi. Dia mengatakan, SBY tidak lagi dalam posisi untuk bisa ikut campur soal pertemuan IMF-World Bank.

    "Keputusan untuk membatalkan atau mengurangi penghamburan uang dan mempertajam rasa kemanusiaan karena bencana ada pada Pak Jokowi. Pak SBY bukan Presiden saat ini," kata Andi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kementerian Kominfo Memblokir Situs-Situs dengan Konten Radikal

    Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memblokir 230 situs dan menghapus ribuan konten radikal dari berbagai platform.