TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan keluarga korban pelanggaran HAM berat kecewa dengan lolosnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019. "Keluarga korban sangat kecewa dengan sistem yang memungkinkan orang yang memiliki catatan buruk pelanggaran HAM masih bisa menikmati privilage-nya dan kenikmatan dalam bidang politik," ujar Staf Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Dimas Bagus Arya Saputra di kawasan Thamrin, Jakarta, Ahad, 30 September 2018.
Kondisi itu dianggap sebagai faktor impunitas atau kekebalan terhadap hukum masih kuat di Indonesia.
Baca: Kontras Berharap Putusan Meiliana Bebas dari ...
Dimas mengatakan Prabowo Subianto pernah terlibat dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu. Berdasarkan penyelidikan atas hukum yang dilakukan Komnas HAM, nama Ketua Partai Gerindra itu tercatat dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat. Salah satunya, kasus penculikan aktivis pada 1997-1998.
Komnas HAM membuktikan keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan itu melalui dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Dewan mencatat Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Ketua Kopassus terbukti memerintahkan penculikan terhadap 23 aktivis. Sebanyak 9 orang di antaranya selamat. Sementara 13 orang lainnya tak diketahui keberadaannya hingga kini dan satu orang ditemukan dalam keadaan tak bernyawa.
Baca: Kelompok Golkar Go Prabu Deklarasikan ...
Namun hingga kini Prabowo belum menjalani persidangan untuk membuktikan dugaan itu. Pemerintah tak kunjung membentuk pengadilan HAM meski laporan penyelidikan Komnas HAM sudah rampung.
Pada 2009, DPR RI sudah mengeluarkan rekomendasi hasil Panitia Khusus Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 kepada presiden untuk menyelesaikan kasus penculikan itu. Salah satunya adalah membentuk pengadilan ad-hoc. DPR juga merekomendasikan presiden dan segenap institusi pemerintah serta pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 aktivis yang hilang.
Simak: Unjuk Rasa FPI di Kantor Tempo, KontraS ...
Rekomendasi yang lainnya adalah merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang. DPR juga merekomendasi agar pemerintah meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Namun, menurut KontraS, semua rekomendasi itu hingga sekarang belum dijalankan pemerintah yang dipimpin Jokowi.
