TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu melakukan reformasi untuk menghadapi situasi terkini. Tantangan dunia, menurut dia, sudah semakin kompleks.
Baca: JK dan Susi Hadiri Panel Tingkat Tinggi Ekonomi Laut di New York
JK mengatakan, masyarakat membutuhkan PBB yang lebih responsif, bertanggungjawab, dan kredibel. "Kalau tidak bertransformasi, PBB akan usang dan tidak mampu menjawab kebutuhan dan tantangan hari ini dan esok," ujarnya saat menghadiri sesi debat dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di General Assembly Hall, New York, Kamis, 27 September 2018.
PBB dinilai harus menunjukkan kepemimpinannya. JK mengatakan kepemimpinan seringkali diartikan sebagai kekuatan besar seperti yang dimiliki pahlawan super. Namun menurut dia, tak perlu mencari kekuatan dari pahlawan seperti Avengers atau Justice League. "Kita di ruangan ini adalah para pemimpin global, secara kolektif kita memiliki kekuatan superhero," ujarnya.
JK mengatakan peran kepemimpinan itu penting lantaran tantangan yang dihadapi tak mudah. Ketidakstabilan dan konflik merajalela, kemiskinan dan ketidaksetaraan ekstrem berlanjut, serta pemikiran zero-sum dan nasionalisme sempit juga banyak berlaku di dunia. Demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia juga masih menjadi masalah sehari-hari.
Baca: Wapres JK Wakili Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB di New York
Kepemimpinan yang baik dan bertanggungjawab diharapkan dapat menghasilkan kedamaian, kesejahteraan, dan keberlanjutan bagi masyarakat. Namun tujuan tak bisa dicapai sendiri. JK mengatakan setiap pemimpin harus memulai dari negaranya masing-masing dan bekerjasama dengan negara lain.
JK mengatakan, perdamaian bukan semata-mata tidak ada perang. Hal yang utama adalah menjaga komitmen untuk damai. Dia terutama menyinggung komitmen PBB dalam hal menjaga perdamaian. Menurut dia, komitmen perdamaian akan dipertanyakan jika PBB tidak menyelesaikan konflik Palestina dan Israel.
JK secara khusus memperingatkan negara yang mendukung atau menjadi bagian dari tindakan separatis di negara lain agar tak diberi tempat dalam sistem PBB. "Indonesia tidak akan pernah mentolerir negara yang merusak integritas teritorial negara lain," ujarnya.
