Selasa, 18 Desember 2018

Komentar Mantan Ketua KPK Soal Pertemuan Firli - TGB Zainul Majdi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Brigadir Jenderal Polisi, Firli bersama Supardi, membacakan pakta integritas dalam upacara pelantikan, di gedung KPK, Jakarta, 6 April 2018. Brigjen Pol, Firli dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK menggantikan Komjen Heru Winarko, yang telah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional dan Supardi dilantik sebagai Direktur Penuntutan KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    Brigadir Jenderal Polisi, Firli bersama Supardi, membacakan pakta integritas dalam upacara pelantikan, di gedung KPK, Jakarta, 6 April 2018. Brigjen Pol, Firli dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK menggantikan Komjen Heru Winarko, yang telah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional dan Supardi dilantik sebagai Direktur Penuntutan KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjajanto mengatakan pertemuan Deputi Penindakan KPK Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang atau TGB Zainul Majdi, mengindikasikan pelanggaran etik. Pertemuan itu, kata Bambang, termasuk tindak kejahatan.

    Selama ini KPK mengatur ketat hubungan pimpinan lembaga dengan pihak yang diperiksa. Menurut Bambang, jika ada pihak yang menurunkan standar moral yang selama ini dijaga secara ketat dan ditegakan tanpa pandang bulu oleh KPK, pihak itu sudah tidak pantas lagi berada di lingkungan KPK. “Siapapun dia dan apapun posisinya." Bambang menyampaikannya melalui pesan singkat, Jumat, 21 September 2018.

    Baca:Deputi Penindakan Foto Bareng TGB, KPK: Dia Masih Lurus

    Firli dan TGB Zainul Majdi diketahui bertemu pada 13 Mei 2018 pada acara perpisahan Komandan Komando Resor Militer 162/ Wira Bhakti di Mataram. Mantan Kepala Kepolisian Daerah NTB itu datang lebih awal, disusul Zainul yang hadir bersama dengan anaknya yang masih belia.

    Kepala Penerangan Korem 162 Mayor Dahlan mengatakan institusinya menggelar pertandingan tenis lapangan dalam acara itu. Ia membenarkan kabar kehadiran Firli dan TGB. Menurut dia, Korem tidak menerbitkan undangan resmi buat mereka. “Mungkin Komandan yang mengundang karena kedekatan mereka selama menjabat di sini,” ujar Dahlan, Kamis pekan lalu, 13 September 2018.

    Baca:TGB Akan Tempuh Langkah Hukum Terhadap Tempo Media

    Bambang mendesak pimpinan KPK segera mengambil langkah atas peristiwa itu. Selain masalah moral, kata dia, pertemuan pejabat KPK dengan pihak yang diperiksa juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Apalagi jika pertemuan itu menyebabkan proses pemeriksaan terhambat, pelakunya bisa dituduh menghalangi proses keadilan. "Sesuai UU KPK, pihak itu seyogianya segera diperiksa karena diduga telah melakukan kejahatan."

    Jika pemimpin lembaga anti rasuah permisif, Bambang menilai mereka juga telah melanggar yang disebutnya sebagai tabu integritas. Kredibilitas KPK yang telah dijaga lebih dari 12 tahun, bisa hancur. "Siapapun pihak di KPK yang tidak memproses, dia secara moral tak pantas lagi ada di KPK dan diduga keras menjadi bagian dari kejahatan."

    Seorang pejabat di KPK menyebutkan pertemuan itu menjadi pembicaraan di lingkup internal karena beberapa foto Firli bersama dengan Zainul beredar di media sosial. Namun masalah ini belum sampai ke meja pengawasan internal KPK. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan tidak mengetahui soal ini. “Jangan tanya saya,” katanya.

    Simak: TGB Diduga Terima Gratifikasi, Ini Duit Keluar ...

    TGB Zainul mengaku bertemu dengan Firli tapi menampik kabar bahwa pertemuan itu membincangkan divestasi saham Newmont. “Saya menghormati beliau. Bagian dari penghormatan saya adalah memastikan beliau bekerja secara profesional,” ujar TGB. Firli tidak menanggapi permintaan konfirmasi Tempo mengenai hal ini.

    KPK menyelidiki pertemuan Firli dengan TGB Zainul Majdi. Ketua KPK Agus meyakini Firli akan tetap bersikap independen. "Rasanya saya melihat Firli sampai hari ini masih lurus, tidak terpengaruh. Saya yakin tidak ada kedekatan itu," kata Agus di gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis, 20 September 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Daftar Pemilih Tetap Tahap Kedua untuk Pilpres 2019

    Komisi Pemilihan Umum atau KPU akhirnya mengumumkan perbaikan Daftar Pemilih Tetap tahap kedua pada 15 Desember 2018 untuk Pilpres 2019.