Rabu, 14 November 2018

Wakil Ketua DPR Utut Adianto Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan DPR Bambang Soesatyo (kiri), Agus Hermanto (kedua kanan), dan Utut Adianto (kedua kiri) menerima Laporan Hasil Pembahasan RAPBN 2019 saat rapat paripurna ke-30 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Pimpinan DPR Bambang Soesatyo (kiri), Agus Hermanto (kedua kanan), dan Utut Adianto (kedua kiri) menerima Laporan Hasil Pembahasan RAPBN 2019 saat rapat paripurna ke-30 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Utut Adianto tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap kepada Bupati Purbalingga Tasdi. Utut beralasan jadwal pemeriksaannya berbenturan dengan jadwal kegiatannya hari ini.

    Baca: Kasus Bupati Purbalingga, KPK Periksa Politikus PDIP Utut Adianto

    "Tadi disampaikan ke KPK bahwa yang bersangkutan tidak hadir karena bertepatan dengan jadwal kegiatan lain hari ini," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 September 2018.

    KPK akan memeriksa Utut dalam kasus dugaan suap pembangunan Purbalingga Islami Center yang menyeret Tasdi. Politikus PDIP itu akan diperiksa sebagai saksi untuk Tasdi yang kini sudah berstatus sebagai tersangka.

    Bupati Purbalingga (nonaktif), Tasdi (tengah), menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. Tasdi diperiksa sebagai tersangka untuk mendalami tentang dugaan penerimaan-penerimaan uang terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Dalam kasus ini, KPK menyangka Tasdi menerima uang suap Rp 100 juta terkait proyek Purbalingga Islamic Center. KPK menyangka uang itu diberikan oleh dua kontraktor dari PT Sumber Bayak Kreasi yang menjadi pemenang tender proyek tersebut. KPK menduga uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek Rp 2,5 miliar.

    Baca: Utut Adianto Wahyuwidayat, dari Catur ke Partai Politik

    Selain Tasdi, KPK juga menetapkan Kepala Bagian Unit Lelang Pengadaan Kabupaten Purbalingga Hadi Iswanto sebagai tersangka penerima suap. Sementara dari pihak swasta, KPK menetapkan Hamdani Kosen, Libra Nababan dan Ardirawinata Nababan sebagai tersangka pemberi suap.

    Terungkapnya kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK di Purbalingga dan Jakarta pada Senin, 4 Juni 2018. Dalam OTT di Purbalingga, KPK menangkap Bupati Purbalingga Tasdi, Hadi dan ajudan Bupati, Teguh Priyono. Dalam operasi itu KPK menyita uang Rp 100 juta dan sebuah mobil Avanza yang dipakai Hadi untuk menerima uang. Secara bersamaan, KPK turut menangkap Hamdani, Libra dan Ardirawinata di Jakarta Timur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lion Air JT - 610, Kecelakaan Pesawat Nomor 100 di Indonesia

    Jatuhnya Lion Air nomor registrasi PK - LQP rute penerbangan JT - 610 merupakan kecelakaan pesawat ke-100 di Indonesia. Bagaimana dengan di dunia?