Kamis, 20 September 2018

Andi Arief: Ketua Umum SBY Perintahkan Demokrat Dua Kaki

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief seusai menghadiri perayaan hari jadi Partai Demokrat yang ke-17 dan ulang tahun Susilo Bambang Yudhoyono yang ke-69 di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief seusai menghadiri perayaan hari jadi Partai Demokrat yang ke-17 dan ulang tahun Susilo Bambang Yudhoyono yang ke-69 di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY memerintahkan Demokrat untuk bermain dua kaki dalam Pemilu 2019. "Soal Demokrat dua kaki jadi rame. Perintah Ketua Umum SBY itu jelas memang dua kaki," kata Andi melalui akun Twitter pribadinya, Selasa 11 September 2018.

    Baca: Pengamat: Partai Demokrat Main Dua Kaki, Koalisi Prabowo Rugi

    Andi mengatakan dua kaki yang dimaksud adalah Partai Demokrat akan membagi kekuatan untuk Pemilu 2019. Menurut dia, untuk urusan Pemilu Legislatif alias Pileg, pemenangan di daerah-daerah menjadi tanggung jawab calon legislator Demokrat. Sedangkan untuk Pilpres 2019, ujung tombak akan diserahkan kepada pengurus partai.

    Andi berpendapat justru aneh jika partai main satu kaki. "Justru yang main satu kaki itu yang aneh dalam pemilu berbarengan," imbuhnya.

    Anggapan Demokrat bermain dua kaki, merebak seiring dengan wacana Demokrat mengizinkan beberapa ketua Dewan Pimpinan Daerah mendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Padahal, Partai Demokrat secara resmi mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada pilpres 2019.

    Partai Demokrat memang mempertimbangkan dispensasi kepada kadernya di daerah untuk mendukung Jokowi. Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan pertimbangan ini didasarkan pada tingginya animo dan aspirasi kader untuk mendukung Jokowi.

    Simak juga: AHY : Kalau Satu Kaki, Demokrat Pincang

    Menurut Ferdinand, salah satu daerah yang besar kemungkinan diberi dispensasi adalah Papua. Hasil rapat koordinasi daerah di provinsi ujung timur itu beberapa waktu lalu, kata dia, menunjukkan 92 persen kader meminta koalisi dengan Jokowi. Gubernur Papua, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat, Lukas Enembe menyatakan bakal mendukung Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salah Tangkap, Penangkapan Terduga Teroris, dan Pelanggaran HAM

    Sejak insiden Mako Brimob Kelapa Dua pada Mei 2018, Polri tak mempublikasi penangkapan terduga teroris yang berpotensi terjadi Pelanggaran HAM.