TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan kepala daerah tak boleh memihak kepada pasangan tertentu dalam pemilihan presiden 2019. Dukungan politik yang disampaikan harus berupa pendapat pribadi, bukan sebagai pejabat pemerintahan.
Baca: JK Kaget Gerak Jalan #2019GantiPresiden di Solo Berlangsung Damai
"Sebagai gubernur, kepala daerah tentu tidak bisa (menyatakan dukungan). Tapi secara pribadi, ya, mungkin," kata JK di kantornya, Jakarta, Senin, 10 September 2018.
JK mengatakan aparatur sipil negara harus netral dalam pemilu. Mereka bahkan harus mengambil cuti jika diangkat menjadi tim kampanye.
Pernyataan JK tersebut menanggapi pernyataan sejumlah kepala daerah yang mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Mereka antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas bahkan menyatakan akan membungkus tiga juta suara pemilih di Papua untuk Jokowi.
Baca: JK Sanggah Erick Thohir Dipilih untuk Menyaingi Sandiaga Uno
Gubernur lain yang menyatkan dukungan untuk Jokowi adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, serta Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.
JK meyakini dukungan yang disampaikan para gubernur tersebut merupakan dukungan pribadi. "Kan itu pejabat yang diangkat secara politis. Dia memang orang politik," ujarnya.
