Minggu, 18 November 2018

Kata Kemendagri Soal Imbauan Bupati Bireuen

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Ketua KPU Arief Budiman, Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri Soedarmo dan Ketua Bawaslu Abhan mengikuti rapat kerja (raker) dengan komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Januari 2018. Raker tersebut membahas verifikasi partai politik seusai keputusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Ilham Fikri

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Ketua KPU Arief Budiman, Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri Soedarmo dan Ketua Bawaslu Abhan mengikuti rapat kerja (raker) dengan komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Januari 2018. Raker tersebut membahas verifikasi partai politik seusai keputusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengatakan pemerintah tak mempersoalkan imbauan Bupati Bireuen Saifannur ihwal standardisasi warung kopi, kafe, dan restoran sesuai syariat Islam.

    Imbauan Bupati Bireuen itu berisi 14 poin larangan, di antaranya agar warung, kafe, dan restoran tak melayani pelanggan perempuan di atas pukul 21.00. Aturan juga mengharamkan laki-laki dan perempuan duduk satu meja, kecuali dengan mahramnya.

    Menurut Soni, Kabupaten Bireuen ada di bawah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh.

    Baca juga: Bireuen Keluarkan Larangan Lelaki dan Perempuan Semeja di Warung

    “Ini hanya berlaku di Aceh karena dilindungi undang-undang,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono, Jumat 7 September 2018.

    Menurut dia, larangan yang dikeluarkan Bupati Bireuen terkait ukuran dalam syariat islam. Sehingga apa yang dipersyaratkan bukan ukuran nasional. “Kalau menurut syariat islam kembali ke pengaturan lokal melalui qanun dan itu boleh-boleh saja,” kata Soni.

    Namun kalau ukuran nasional imbauan Bupati Bireuen itu tak layak diterapkan karena ia tak ingin semua agenda silaturahmi rusak gara-gara satu meja dengan nonmahrom.  “Khusus Aceh kembali ke pemerintah Aceh dalam melihat persoalan ini,” kata Soni.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Agar Merpati Kembali Mengangkasa

    Sebelum PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi, berikut sejumlah syarat agar Merpati Airlines dapat kembali ke angkasa.