Kamis, 20 September 2018

Komnas HAM Pertanyakan Imbauan Bupati Bireuen Soal Makan di Kafe

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (dua dari kanan) Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik memaparkan outlook pemajuan dan penegakan hak asasi manusia 2018 di kantornya, Jakarta Pusat, 22 Januari 2018. Tempo / Friski Riana

    (dua dari kanan) Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik memaparkan outlook pemajuan dan penegakan hak asasi manusia 2018 di kantornya, Jakarta Pusat, 22 Januari 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mempertanyakan imbauan Pemerintah Kabupaten Bireuen, Aceh, ihwal standarisasi warung kopi, kafe, dan restoran sesuai syariat Islam.

    Baca juga: Pemerintah Banda Aceh Larang Warganya Merayakan Tahun Baru

    "Kami akan mempertanyakan. Kami kaget mendengar kok ada ide seperti itu," kata Taufan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat, 7 September 2018.

    Imbauan Pemerintah Kabupaten Bireuen itu berisi 14 poin larangan, di antaranya agar warung, kafe, dan restoran tak melayani pelanggan perempuan di atas pukul 21.00. Aturan juga mengharamkan laki-laki dan perempuan duduk satu meja, kecuali dengan mahramnya.

    Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen Jufliwan Ali mengatakan, imbauan itu merupakan standardisasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam. Imbauan mulai berlaku sejak 4 September lalu dengan menempelkan aturan di warung-warung kopi, kafe, dan restoran.

    Baca juga: Aceh Haramkan Perayaan Valentine' Day

    Menurut Taufan, saat ini kasus tersebut tengah diadvokasi oleh Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Kendati begitu, kata dia, Komnas HAM pun berencana mendekati pemerintah Kabupaten Bireuen untuk berdialog.

    "Kami juga akan dekati Bireuen, janganlah membuat aturan yang kemudian mengabaikan kaidah-kaidah azas keadilan, HAM, semacam itu," ujarnya.

    Taufan menuturkan, Komnas HAM memang berencana menjajaki dialog dengan pemerintah-pemerintah daerah di Aceh ihwal penerapan aturan di tingkat lokal. Kata dia, Pemerintah Kabupaten Pidie sudah menawarkan adanya penandatangan nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komnas HAM.

    "Jadi kalau bikin peraturan, ketentuan, program standarisasinya harus dipenuhi. Pidie sudah menawarkan diri, mudah-mudahan bulan depan kami lakukan MoU dengan Pidie," kata Taufan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Memecahkan Rekor Dunia di Berlin Marathon

    Eliud Kipchoge, pelari Kenya, memecahkan rekor dunia marathon dengan waktu 2 jam 1 menit dan 39 dalam di Marathon. Menggulingkan rekor Dennis Kimetto.