Deklarasi #2019PrabowoPresiden, KPU: Elite Harusnya Tahan Diri

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prabowo tahlilan di makam KH Mohammad Kholil Bangkalan di Desa Martajesah. Foto/Musthofa Bisri

    Prabowo tahlilan di makam KH Mohammad Kholil Bangkalan di Desa Martajesah. Foto/Musthofa Bisri

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan mengatakan seharusnya para elite politik menahan diri dari deklarasi yang membawa nama calon presiden. "Saat ini belum masa kampanye," ujar Wahyu dalam pesan pendek kepada Tempo, Jumat, 7 September 2018. Pernyataan Wahyu itu menanggapi dukungan terhadap calon presiden Prabowo Subianto melalui deklarasi #2019PrabowoPresiden yang akan dilakukan politikus Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

    Sufmi akan mendeklarasikan gerakan baru #2019PrabowoPresiden di Lampung pada hari ini. Menurut Dasco, sudah waktunya untuk terang-terangan, karena satu-satunya calon yang dapat mengganti presiden hanya Prabowo.

    Baca:
    KPU: Fenomena #2019GantiPresiden Sama ...
    KPU Sesalkan Zulkifli Hasan Bicara Ganti ...

    Ia berharap dengan tagar baru ini, tidak ada lagi pandangan buruk yang menganggap tagar ini adalah percobaan mengganti presiden di luar jalur konstitusi.

    Wahyu menegaskan kegiatan seperti ini tak perlu dilakukan karena belum memasuki masa kampanye. Namun KPU tetap menyerahkan segala perizinan deklarasi ini kepada kepolisian. "Kita serahkan kepada Polri untuk memberikan izin atau tidak pada kegiatan itu."

    Baca: KPU Resmi Melarang Eks Napi Korupsi Jadi ...

    Menurut Wahyu, KPU tetap mengimbau kedua kubu menahan diri dari deklarasi-deklarasi semacam ini. Sebab, kata dia, deklarasi seperti ini akan memicu situasi menjadi kurang kondusif menjelang pemilu. "Dan (bisa) membelah masyarakat secara ekstrem."

    Wahyu menilai para elite politik seharusnya lebih mendorong pemilu damai dan demokratis. Selain itu, dia meminta para elite politik tak menggunakan jargon politik bernada provokatif. "Lebih baik mengedukasi masyarakat pemilih agar menggunakan hak pilih secara rasional dan dalam situasi damai."

    SYAFIUL HADI | FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.