JK: Pejabat Dapat Tiket Gratis Asian Games Tak Perlu Lapor KPK

Pengunjung membeli tiket festival Asian Games seharga 10 ribu rupiah di Pintu 5, Kompleks GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Agustus 2018. TEMPO/Maria Fransisca Lahur.

TEMPO.CO. Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menilai pejabat negara tidak perlu membuat laporan gratifikasi mengenai tiket Asian Games 2018 yang diterimanya secara gratis kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ah tidak perlu. Kan, ada batasnya juga gratifikasi Rp 10 juta," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.

Baca: Tiket Penutupan Asian Games 2018 Mulai Dijual, Ini Harganya

JK mengatakan harga tiket Asian Games 2018 paling mahal hanya berkisar Rp 2-3 juta. Itu pun, kata JK, bukan pejabat negara yang memintanya secara gratis melainkan ada beberapa sponsor yang membeli tiket dalam jumlah banyak.

Misalnya sponsor itu membeli 1.000 tiket dan memberikannya sebagai tanda persahabatan. "Harganya Rp 1-2 juta, ada yang Rp 100 ribu. Seribu (tiket) itu mau dikasih siapa? Kan dikasih teman-temannya. Kalau temennya pejabat, apa yang salah sih? Ini kan harga diri nasional dipertaruhkan," kata JK.

Selain itu, JK menilai bahwa pemberian tiket Asian Games 2018 secara gratis tidak akan memperkaya harta pejabat negara. Sebab, meski ada yang mendapatkan tiket secara gratis, pejabat negara juga mendukung perhelatan Asian Games 2018 dengan tepuk tangan nasional. "Itu sumbangan lho," ujarnya.

Baca: Emas Asian Games Lebihi Target, Ini Bonus dan Waktu Pengucurannya

KPK sebelumnya mengimbau penyelenggara negara yang menerima ataupun meminta tiket Asian Games 2018 secara gratis agar melaporkannya ke KPK sebagai barang gratifikasi. "Kami mengimbau kepada penyelenggara negara yang menerima atau meminta tiket Asian Games gratis agar melaporkan ke KPK," Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat ditemui di kantornya Senin, 27 Agustus 2018.

Febri menuturkan berdasarkan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dinyatakan gratifikasi mencakup pemberian uang, fasilitas, barang, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, tiket penginapan, dan sebagainya. Karena itu, kata Febri, penyelenggara negara wajib untuk melaporkan gratifikasi tersebut dalam 30 hari kerja. Menurut Febri, jika ada penyelenggara yang tidak melaporkan gratifikasi tersebut, akan ada sanksi berupa administratif dan pidana.

KPK, ujar Febri, sudah mendapatkan laporan jika ada penyelenggara meminta tiket gratis Asian Games. Permintaan tiket gratis, menurut dia, sudah menyalahi kewenangan sebagai penyelenggara negara. Imbauan KPK ini tidak termasuk untuk undangan kedinasan atau undangan resmi untuk menghadiri Asian Games. "Seperti saat pembukaan atau penutupan," kata Febri.

Baca: KPK: Pejabat Negara Dapat Tiket Gratis Asian Games Harus Lapor






KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

9 jam lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

9 jam lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

10 jam lalu

Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

KPK buka suara mengenai kabar Gubernur Papua Lukas Enembe tak bisa menghadiri panggilan lembaganya dengan alasan sakit pada Senin, pekan depan.


Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

11 jam lalu

Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

Seluruh pihak harus segera berbenah. Survei menunjukkan angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia lebih dari 50 persen.


Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

11 jam lalu

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

KPK akan mempertimbangkan permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke Singapura


Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

12 jam lalu

Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Dari peradilan hingga pengawasan, berikut adalah fungsi-fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.


Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

12 jam lalu

Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

Untuk menjadi hakim agung terdapat dua jalur yang dapat diikuti, yaitu karier dan nonkarier. Berikut adalah persyaratannya.


5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

13 jam lalu

5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

Sempat tidak lolos uji kelayakan hingga memiliki total kekayaan lebih dari Rp 8 miliar, inilah 5 fakta seputar kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat OTT KPK.


Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

14 jam lalu

Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati pernah tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung pada 2013 karena diduga terlibat dalam skandal suap.


Geledah Gedung MA dalam Kasus Suap Sudrajad Dimyati, KPK Sita Dokumen Perkara dan Bukti Elektronik

17 jam lalu

Geledah Gedung MA dalam Kasus Suap Sudrajad Dimyati, KPK Sita Dokumen Perkara dan Bukti Elektronik

KPK menyita sejumlah dokumen perkara dan bukti elektronik dalam kasus Sudrajad Dimyati.