Jadi Menteri Sosial, Ini Obrolan Agus Gumiwang ke Idrus Marham

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Agus Gumiwang.  (jurnalparlemen)

    Agus Gumiwang. (jurnalparlemen)

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Agus Gumiwang mengatakan telah berkomunikasi dengan Idrus Marham terkait posisi Menteri Sosial. Agus menggantikan Idrus sebagai Menteri Sosial yang mundur dari jabatannya. "Saya sudah bicara di telepon," kata Agus kepada awak media di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018.

    Baca: Cerita Detik-detik Agus Gumiwang Gantikan Idrus Marham

    Dalam perbincangan di telepon, Agus banyak menyanjung Idrus sebagai Menteri Sosial. Menurut dia, Idrus merupakan sosok yang berhasil memegang jabatan tersebut meski hanya 7 bulan. "Oleh sebab itu saya ingin bertukar pikiran dengan Pak Idrus," kata dia.

    Agus mengatakan setelah serah terima jabatan dia akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan Idrus sebagai Menteri Sosial. Menurut dia, banyak hal yang harus dia pelajari sebelum aktif memegang jabatan tersebut. "Karena memang ada satu hal yang banyak bisa dipelajari dari Pak Idrus," ujarnya.

    Agus Gumiwang dilantik menjadi Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham pada siang hari tadi di Istana Negara. Sebelumnya, Agus merupakan Koordinator Bidang Perempuan, Pemuda, dan Inovasi Sosial di DPP Partai Golkar. Putra Ginandjar Kartasasmita itu juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar.

    Sebelumnya, Idrus Marham mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-1. Idrus menyerahkan surat pengunduran diri siang ini pukul 10.30 WIB kepada Presiden Joko Widodo. Dia sudah berniat berpamitan sejak Kamis malam setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sore harinya.

    Simak juga: Idrus Marham Tersangka KPK, PDIP: Bukti Jokowi Tidak Intervensi

    Idrus Marham mengatakan pengunduran diri ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moralnya. "Kalau saya tidak mundur itu kan tidak etis dan secara moral tidak bisa diterima," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 24 Desember 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.