Rehabilitasi Dampak Gempa Lombok Dijanjikan 1 Tahun Selesai

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) bersalaman dengan anak korban gempa di posko pengungsian Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 14 Agustus 2018. Pemerintah akan memberi bantuan perbaikan rumah rusak ringan sebesar Rp 25 juta dan Rp 50 juta untuk rumah rusak berat. ANTARA

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) bersalaman dengan anak korban gempa di posko pengungsian Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 14 Agustus 2018. Pemerintah akan memberi bantuan perbaikan rumah rusak ringan sebesar Rp 25 juta dan Rp 50 juta untuk rumah rusak berat. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis H. Sumadilaga menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak akibat gempa Lombok selesai dalam waktu satu tahun. Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi itu akan menggunakan teknologi Risha, yaitu sistem modular yang mudah dipasang dan lebih cepat penyelesaiannya dibandingkan konstruksi rumah konvensional.

    Baca: BNPB Sebut Potensi Nasional Masih Mampu Tangani Gempa Lombok

    “Biayanya juga terjangkau, mudah dipindahkan karena knock down, tahan gempa dan dapat dimodifikasi menjadi bangunan kantor, puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan lainnya,” kata Danis dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Agustus 2018.

    Wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, dilanda serangkaian gempa. Lindu pertama terjadi pada 29 Juli 2018 berkekuatan 6,4 SR, disusul gempa 7 SR pada 5 Agustus, juga 6,5 SR pada 19 Agustus siang dan 6,9 SR pada 19 Agustus malam. Bencana tersebut menyebabkan 506 orang meninggal dunia, 431.416 orang mengungsi, 74.361 unit rumah rusak dan kerusakan lainnya. Diperkirakan kerugian akibat bencana ini mencapai Rp 7,7 triliun.

    Danis merinci, untuk bangunan rumah tipe 36 biaya tiap 1 meter persegi sekitar Rp 1,5 juta. “Biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 50 juta per unit rumah. Untuk komponen paling mahalnya yakni besi dan semen. Bahan materialnya dipasok oleh BUMN, ini untuk memastikan harga pembangunannya sama. Kami instruksikan menggunakan komponen dari dalam negeri,” ujar Danis.

    Baca: Menteri PUPR: Gempa Lombok Robohkan Hampir Seluruh Infrastruktur

    Untuk rekonstruksi fasilitas publik, Danis mengatakan, telah mulai merehabilitasi beberapa pasar seperti di Pasar Tanjung dan Pemenang. Sarana ini diprioritaskan agar roda ekonomi warga segera berjalan kembali. Sementara itu untuk fasilitas pendidikan telah teridentifikasi lebih dari 500 sekolah rusak yang terdiri dari gedung PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan sudah mulai dilakukan perbaikan di 43 sekolah.

    “Hingga saat ini, sudah dimulai pembangunan 20 unit Risha dan 4 Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) yang akan digunakan sebagai rumah petugas, mushalla dan rumah sakit yang sifatnya sementara,” ujar dia. Sedangkan dari hasil identifikasi sementara, kata Danis, sekitar 78 fasilitas publik dan 36.000 rumah mengalami rusak berat dan diperlukan waktu untuk rekonstruksi bangunan permanennya sekitar 2 tahun. 

    Sebagai prioritas utama untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat, Danis menjelaskan, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 - Ditjen Sumber Daya Air memfungsikan sebanyak 44 titik  sumur bor dan pompa air tanah dengan kapasitas 15 - 20 liter per detik.

    Fasilitas ini tersebar di 5 titik di Kabupaten Lombok Timur dan 39 titik di Lombok Utara. “Sistem transmisi dan distribusi air perpipaan PDAM di Kecamatan Tanjung sampai Senggigi juga sudah hidup dan dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya. Gempa Lombok susulan diperkirakan terus terjadi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.