Zulkifli Hasan Enteng Jawab Hujan Kritik Pidatonya di Sidang MPR

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menanggapi enteng sejumlah kritik terkait pidatonya dalam sidang tahunan MPR yang 'menyerang' pemerintah.

    "Ini demokrasi, boleh-boleh saja," kata Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 17 Agustus 2018.

    Zulkifli meyakini tidak ada yang salah dengan yang ia sampaikan kemarin. Buktinya, kata dia, tidak ada pihak yang membantah mengenai data utang pemerintah yang ia beberkan. "Kan angka-angkanya tidak ada yang bantah," ucapnya.

    Baca : Kata Rommy PPP, Pidato Zulkifli Hasan di MPR Bercita Rasa Oposan

    Dalam pidatonya di sidang tahunan MPR kemarin, setidaknya Zulkifli menyampaikan tiga kritikan bagi pemerintah, yakni soal kesenjangan, stabilitas dan defisit transaksi berjalan, dan utang pemerintah.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini mengatakan penurunan angka ketimpangan sosial dari 0,41 menjadi 0,39 bukan karena masyarakat miski pendapatannya bertambah tapi akibat pendapatan orang kaya yang menurun.

    Sedangkan terkait defisit transaksi berjalan, Zulkifli meminta agar pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro terus dikembangkan.

    Adapun kritiknya yang menjadi sorotan yakni soal utang pemerintah. Ia berujar pemerintah tak bisa menyatakan utang dalam kondisi aman dengan rasio utang mencapai 30 persen.

    Menurut dia, beban pembayaran utang pemerintah berkisar Rp 400 triliun pada 2018 atau setara dengan tujuh kali dana yang diberikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia.

    Simak juga : HUT RI Ke 73, Ini 3 Kesalahan Pengelola Kalibata City Copot Bendera Warga

    Pidato Zulkifli ini mendapat kritikan karena dianggap menyerang pemerintah setelah PAN memutuskan tidak mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi di pemilihan presiden 2019. Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono menuturkan seharusnya Zulkifli tidak menyampaikan pidato seperti itu.

    Diaz beralasan pada dasarnya PAN pernah menjadi bagian dari pemerintah. Sebabnya ia meminta Zulkifli Hasan bisa lebih bijak. "Seharusnya jangan gitu, apalagi beliau tadinya bersama-sama kita. Jadi lebih bijak lah," ucapnya di Istana Merdeka.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.