TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Saiful Mujani Research Center Sirajuddin Abbas mengatakan pidato ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dalam pembukaan Sidang Tahunan MPR 2018 adalah hal yang normal dan wajar. "Itu forum yang pantas digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan konstruktif bagi masa depan Indonesia," ujar Abbas di Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018.
Dalam pidato pembukaannya, Zulkifli Hasan mengkritik tiga masalah ekonomi yang sedang dihadapi bangsa ini. Tiga masalah itu adalah soal kesenjangan, kedua masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan, yang ketiga adalah masalah pengelolaan utang.
Baca:
Kata Rommy PPP, Pidato Zulkifli Hasan di MPR Bercita Rasa Oposan
Saat Zulkifli Hasan Cerita Soal Kasimo dan Natsir di MPR
Dalam pidatonya Zulkifli Hasan mengatakan rasio gini yang turun dari 0,41 menjadi 0,39 disebabkan menurunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Ia menyebut Presiden Jokowi dalam pidatonya. "Bapak Presiden, ini titipan emak-emak, titipan rakyat Indonesia, agar harga-harga terjangkau terutama kebutuhan sehari-hari," ujarnya.
Abbas menilai Zulkifli berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR sehingga berhak serta punya kesempatan yang pantas untuk menyampaikan ekspresi dan komentar tentang kebijakan-kebijakan yang umum. "Jika ada masyarakat yang menafsirkan bahwa itu adalah kritik dari oposisi pemerintah inkumben misalnya, ya wajar dan normal saja," tutur Abbas.
Baca: Zulkifli Hasan Bungkam Setelah Bertemu ...
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Rommy mengatakan pidato Zulkifli Hasan dalam pembukaan Sidang Tahunan itu bercita rasa oposisi. "Kalau Pak Zul mengkritik pemerintah itu konsekuensi otomatis karena posisinya oposan. Beberapa hari lalu kadernya juga mundur dari kabinet," kata Rommy.
Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019, PAN memilih bergabung dengan kubu calon presiden dan wakil presiden Prabowo - Sandiaga. Adapun kader PAN yang mengundurkan diri dari kabinet Jokowi adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.
