Penyuap Amin Santono Dituntut 3 Tahun Penjara

Reporter

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono (tengah) resmi ditahan seusai tertangkap dalam OTT di Gedung KPK, Jakarta, 6 Mei 2018. Amin menjadi tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji mengenai usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Direktur CV Iwan Binangkit, Ahmad Ghiast dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan. Jaksa KPK menyatakan Ahmad Ghiast terbukti menyuap anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santono.

Baca: Akan Diperiksa KPK untuk Amin Santono, Legislator Sukiman Mangkir

"Menuntut agar majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti sah meyakinkan melakukan korupsi," kata jaksa KPK, Nur Haris Arhadi membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

Jaksa menyatakan Ahmad Ghiast terbukti menyuap anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santono Rp 510 juta. Uang itu diyakini juga akan diberikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

Baca: Harta Kekayaan Amin Santono Naik Rp 7 Miliar dalam 4 Tahun

Menurut jaksa KPK, uang itu diberikan agar Amin dan Yaya mengupayakan Kabupaten Sumedang mendapat alokasi tambahan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018. Ahmad Ghiast merupakan kontraktor yang kerap mendapat proyek infrastruktur di Kabupaten Sumedang.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, jaksa menilai perbuatan Ahmad Ghiast tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi. Sementara dalam pertimbangan meringankan, Ahmad Ghiast dinilai masih muda dan punya kesempatan memperbaiki diri.

Baca: Kasus Suap Amin Santono, KPK Geledah Rumah Anggota Fraksi PAN DPR

Selain itu, Ghiast juga dianggap berlaku sopan dan berterus terang selama persidangan. Meski begitu, jaksa menolak permohonan justice collaborator (JC) yang dia ajukan. "Keterangan terdakwa hanya berterus terang tapi tidak memenuhi ketentuan JC," kata jaksa.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

9 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

10 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

12 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

14 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

14 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

15 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

17 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

17 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

18 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

18 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.