Muhaimin Siap Redam Ahokers yang Kecewa Jokowi Pilih Ma'ruf Amin

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bakal cawapres, KH Ma'ruf Amin (tengah) berpamitan dengan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj (kanan) saat berpamitan untuk melaksanakan Ibadah Haji di kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Ma'ruf Amin akan melaksanakan ibadah haji bersama Keluarga. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Bakal cawapres, KH Ma'ruf Amin (tengah) berpamitan dengan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj (kanan) saat berpamitan untuk melaksanakan Ibadah Haji di kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Ma'ruf Amin akan melaksanakan ibadah haji bersama Keluarga. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan siap meredam kekecewaan Ahokers karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden untuk pemilihan presiden 2019. Ahokers merupakan istilah untuk pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Baca: JK Bersedia Jadi Penasihat Tim Pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin

    Menurut Cak Imin, ada kesalahpahaman antara pihak-pihak yang menyebut Ma'ruf Amin anti terhadap kaum non-muslim. "Saya akan berusaha menghentikan kesalahpahaman itu dengan menjelaskan yang sesungguhnya. Kiai Ma'ruf tak beda dengan dengan saya, menghormati kebhinekaan," ujar Cak Imin saat ditemui di kantor PBNU, Jakarta pada Selasa, 14 Agustus 2018.

    Panglima santri itu berpendapat, Ma'ruf Amin adalah penopang NKRI, kebhinekaan, pluralitas, dan moderasi Islam. "Tanpa kiai Ma'ruf, MUI sudah bablas. Kiai Ma'ruf lah yang menjaga pandangan Islam inklusif, pandangan Islam moderat, pandangan Islam kebangsaan, pandangan Islam Nusantara," ujar dia.

    Baca: Farhat Abbas Jubir Tim Jokowi: Saya Disiapkan Lawan Fadli Zon

    Ma'ruf Amin memang terkenal sebagai ulama yang berdiri paling depan menyatakan Ahok menista agama dan menghina ulama dalam kasus Surat Al-Maidah ayat 31. Sementara itu, pendukung Ahok banyak yang mendukung Jokowi karena pernah berpasangan dalam pemilihan gubernur DKI pada 2012.

    Secara keseluruhan, kubu Jokowi di pemilihan presiden 2019 punya cara sendiri mengatasi berbagai spekulasi banyaknya pendukung Jokowi yang kecewa karena menjatuhkan pilihan terhadap Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

    Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, kekecewaan tentu bisa datang dari siapa saja, namun pihaknya akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. "Jangankan orang di luar, di dalam partai pun barangkali ada kecewa," ujar Arsul kepada Tempo pada Ahad, 12 Agustus 2018.

    Baca: Mengenal Cakra 19, Timses Jokowi - Ma'ruf dari Purnawirawan TNI

    Arsul mengatakan, hal ini menjadi pembahasan dalam koalisi. "Itulah yang kemudian kita musyawarahkan, kita menyiapkan langkah mitigasi," ujar Arsul.

    Di antaranya, lanjut dia, koalisi akan menyiapkan program-program yang harus memenuhi harapan dari semua kelompok masyarakat, kelompok umur, dan kelompok basis massa. "Itu yang sedang kita rumuskan, kita clustering untuk memenuhi itu tadi," ujar Arsul.

    Adapun Pengamat politik dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi Hanan berpendapat, ada potensi pendukung Jokowi mengalihkan dukungan ke Prabowo atau memilih golput karena faktor cawapres yang dipilih Jokowi.

    Baca: Koalisi Jokowi Ajak JK dan Mahfud MD Masuk di Tim Pemenangan

    Djayadi berujar, pendukung atau kelompok yang kecewa diperkirakan merupakan pemilih yang berasal dari masyarakat menengah di kota serta pemilih yang berpendidikan tinggi. Termasuk juga, kata dia, adalah pemilih dari kelompok pluralisme yang selama ini menjadi pendukung mayoritas Jokowi. "Ini seharusnya menjadi warning negatif bagi Jokowi," ujar Djayadi saat dihubungi, Ahad, 12 Agustus 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.