Muhaimin Siap Redam Ahokers yang Kecewa Jokowi Pilih Ma'ruf Amin

Reporter

Bakal cawapres, KH Ma'ruf Amin (tengah) berpamitan dengan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj (kanan) saat berpamitan untuk melaksanakan Ibadah Haji di kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Ma'ruf Amin akan melaksanakan ibadah haji bersama Keluarga. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan siap meredam kekecewaan Ahokers karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden untuk pemilihan presiden 2019. Ahokers merupakan istilah untuk pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Baca: JK Bersedia Jadi Penasihat Tim Pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin

Menurut Cak Imin, ada kesalahpahaman antara pihak-pihak yang menyebut Ma'ruf Amin anti terhadap kaum non-muslim. "Saya akan berusaha menghentikan kesalahpahaman itu dengan menjelaskan yang sesungguhnya. Kiai Ma'ruf tak beda dengan dengan saya, menghormati kebhinekaan," ujar Cak Imin saat ditemui di kantor PBNU, Jakarta pada Selasa, 14 Agustus 2018.

Panglima santri itu berpendapat, Ma'ruf Amin adalah penopang NKRI, kebhinekaan, pluralitas, dan moderasi Islam. "Tanpa kiai Ma'ruf, MUI sudah bablas. Kiai Ma'ruf lah yang menjaga pandangan Islam inklusif, pandangan Islam moderat, pandangan Islam kebangsaan, pandangan Islam Nusantara," ujar dia.

Baca: Farhat Abbas Jubir Tim Jokowi: Saya Disiapkan Lawan Fadli Zon

Ma'ruf Amin memang terkenal sebagai ulama yang berdiri paling depan menyatakan Ahok menista agama dan menghina ulama dalam kasus Surat Al-Maidah ayat 31. Sementara itu, pendukung Ahok banyak yang mendukung Jokowi karena pernah berpasangan dalam pemilihan gubernur DKI pada 2012.

Secara keseluruhan, kubu Jokowi di pemilihan presiden 2019 punya cara sendiri mengatasi berbagai spekulasi banyaknya pendukung Jokowi yang kecewa karena menjatuhkan pilihan terhadap Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, kekecewaan tentu bisa datang dari siapa saja, namun pihaknya akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. "Jangankan orang di luar, di dalam partai pun barangkali ada kecewa," ujar Arsul kepada Tempo pada Ahad, 12 Agustus 2018.

Baca: Mengenal Cakra 19, Timses Jokowi - Ma'ruf dari Purnawirawan TNI

Arsul mengatakan, hal ini menjadi pembahasan dalam koalisi. "Itulah yang kemudian kita musyawarahkan, kita menyiapkan langkah mitigasi," ujar Arsul.

Di antaranya, lanjut dia, koalisi akan menyiapkan program-program yang harus memenuhi harapan dari semua kelompok masyarakat, kelompok umur, dan kelompok basis massa. "Itu yang sedang kita rumuskan, kita clustering untuk memenuhi itu tadi," ujar Arsul.

Adapun Pengamat politik dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi Hanan berpendapat, ada potensi pendukung Jokowi mengalihkan dukungan ke Prabowo atau memilih golput karena faktor cawapres yang dipilih Jokowi.

Baca: Koalisi Jokowi Ajak JK dan Mahfud MD Masuk di Tim Pemenangan

Djayadi berujar, pendukung atau kelompok yang kecewa diperkirakan merupakan pemilih yang berasal dari masyarakat menengah di kota serta pemilih yang berpendidikan tinggi. Termasuk juga, kata dia, adalah pemilih dari kelompok pluralisme yang selama ini menjadi pendukung mayoritas Jokowi. "Ini seharusnya menjadi warning negatif bagi Jokowi," ujar Djayadi saat dihubungi, Ahad, 12 Agustus 2018.






PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

7 jam lalu

PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

PGI meminta Presiden Joko Widodo memberikan atensi serius pada insiden diskriminasi dan pelarangan ibadah di berbagai daerah.


Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

9 jam lalu

Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

Jokowi mengungkapkan ekspor tambang ilegal mengurangi pendapatan negara. Sementara Gibran pernah mengungkapkan bekingan tambang ilegal mengerikan.


Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

9 jam lalu

Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

Staf Khusus Menteri BUMN menyebut event F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara, akan menjadi tontonan rakyat., bisa nonton bareng kerbau dan sapi.


Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

12 jam lalu

Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

Jokowi memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyediakan Ultrasonografi (USG) hingga Antropometri Kit di setiap Puskesmas dan Posyandu


Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

14 jam lalu

Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

Ganjarist menilai pembubaran GP Mania dan penarikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai hal biasa.


Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

14 jam lalu

Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

Presiden Jokowi siang ini memanggil Menteri Koperasi Teten Masduki untuk membicarakan tindak lanjut atas berbagai kasus koperasi bermasalah.


Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

14 jam lalu

Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

Jokowi menyebut bantuan disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingg Kementerian Sosial.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

16 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

16 jam lalu

Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

Peringatan ini disampaikan karena Jokowi menyebut suhu panas akan mulai naik di akhir Februari atau Maret ini.


Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

17 jam lalu

Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

Wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai bisa membuka pintu Amandemen UUD 1945.