Wapres JK Menilai Pemilu Berpotensi Menghambat Investasi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menyelamati Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto soal Keterbukaan Informasi Publik. Dok: Istana Wakil Presiden

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menyelamati Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto soal Keterbukaan Informasi Publik. Dok: Istana Wakil Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan tahun politik memberi dampak positif bagi ekonomi jika dilihat dari sisi konsumsi. Sebaliknya, kondisi politik justru berpotensi menghambat investasi.

    Baca: Dukung Jokowi di Pilpres 2019, JK: Masa Teman Tak Didukung

    JK mengatakan, konsumsi cenderung meningkat di tahun politik lantaran partai banyak berbelanja. "Bisa belanja pesta-pesta, baliho, belanja bagi-bagi uang ke rakyat itu terjadi," katanya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018. Biasanya, konsumsi di pedesaan akan meningkat akibat momen tersebut.

    Meskipun begitu JK mengakui, konsumsi berpotensi tak setinggi pemilu sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur kampanye lebih ketat. Salah satunya terkait pemasangan baliho yang dibatasi. "Pohon-pohon jadi agak selamat sekarang ini. Kalau jaman dulu semua pohon dipaku, kan, kasian juga. Sekarang alhamdulilah dibenahi," ujarnya.

    JK mengatakan efek politik terhadap konsumsi tak sejalan dengan investasi, terutama investasi besar. Di tahun politik, pengusaha lebih banyak menahan diri karena ingin melihat situasi terlebih dulu (wait and see).

    "Karena orang menganalisa. Katakanlah kalau nanti Pak Jokowi, bagaimana nanti pola kebijakan ekonominya. Kalau Pak Prabowo menang, bagaimana kebijakanya," ujar JK.

    Baca: JK Soal Gugatan Masa Jabatan Wapres: Jangan Diputus Jam 12 Malam

    JK mengatakan, sikap wait and see dari investor akan banyak mempengaruhi industri. Belum lagi ditambah perang dagang antara Amerika dan Cina serta kebijakan bank sentral Amerika, Federal Reserve.

    Untuk mencegah kondisi wait and see berlanjut, JK mengatakan pengusaha perlu diberi kepastian. Dia menjamin tahun politik ini akan berjalan dengan baik. Alasannya, pemilu di Indonesia jauh lebih aman dari negara lain. Dia mencontohkan pemilu di Pakistan. "Kalau tidak ada bom, bukan pemilu di Pakistan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.