Empat Babak Perjalanan Gugatan Fahri Hamzah versus PKS

Reporter

Editor

Amirullah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tiba di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, 17 Juli 2018, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Fahri datang untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan laporannya terhadap Presiden PKS Sohibul Iman. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Upaya kasasi Partai Keadilan Sejahtera atas pemecatan Fahri Hamzah ditolak Mahkamah Agung pada Kamis, 2 Agustus 2018. Fahri kembali memenangkan gugatan pada PKS yang dianggap memecatnya tidak sesuai aturan.

Baca: MA Tolak Kasasi PKS Soal Pemecatan Fahri Hamzah

Putusan MA itu menyebutkan bahwa perkara perdata dengan nomor register 1876 K/PDT/2018 itu telah ditolak pada 30 Juli 2018. Majelis hakim kasasi yang menangani perkara itu adalah Maria Anna Samiyati, Muhammad Yunus Wahab dan Takdir Rahmadi.

Putusan ini menjadi babak baru bagi perjalanan pertarungan kasus gugatan antara Fahri Hamzah dengan PKS. Perjalanan kasus gugatan ini sebenarnya telah berjalan sejak 2016 silam. Berikut kronologi singkat perjalanan kasus ini.

1. Awal Kasus

Menurut laman resmi PKS.id, pemecatan Fahri Hamzah dilakukan karena pria kelahiran Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 46 tahun silam ini tak mengindahkan arahan partai. Fahri dinilai melanggar disiplin karena tak menyesuaikan diri dengan arah kebijkakan partai. Ia juga dinilai melanggar kesantunan dalam menyampaikan pendapat ke publik sehingga justru menimbulkan kontroversi dan citra negatif bagi partai.

Penjelasan tersebut tertuang rapi dalam 31 butir poin yang disusun secara kronologis dan diunggah dalam situs partai. "Penjelasan tersebut untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dan meluruskan duduk persoalan antara Fahri Hamzah dengan DPP PKS memandang perlu diterbitkannya Penjelasan Kronologis Permasalahan tersebut," seperti tertulis dalam penjelasan itu.

Dalam penjelasan tersebut juga tertuang beberapa pernyataan kontroversial yang menjadi alasan pemecatan Fahri Hamzah. Adapun pernyataan itu antara lain; (1) Menyebut ‘rada-rada bloon’ untuk para anggota DPR RI; (2) Mengatasnamakan DPR RI telah sepakat untuk membubarkan KPK; (3) Pasang badan untuk 7 (tujuh) proyek DPR RI yang mana hal tersebut bukan merupakan arahan Pimpinan Partai.

Baca: Fahri Hamzah: Pertemuan SBY - Prabowo Lebih Berwibawa

Fahri Hamzah menggugat pemecatan itu karena dianggap memberhentikan dirinya secara sepihak sebagai anggota PKS. "Saya akan lakukan gugatan. Kalau (keputusan pemecatan) digugat, proses lainnya harus berhenti," kata Fahri. Gugatan hukum akan diajukan Fahri pada Selasa, 5 April 2016, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.






Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

20 jam lalu

Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

Politikus PKS Iskan Lubis meminta maaf karena mengeluarkan nada tinggi saat menyampaikan pendapat di rapat paripurna pengesahan RKUHP.


Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

21 jam lalu

Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

Dua Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh telah jadi tersangka KPK. Ketua MA Syarifuddin hormati proses hukum.


Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

1 hari lalu

Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

Ketua MA Syarifuddin menghormati upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pengusutan kasus suap yang menjerat Hakim Agung, Gazalba Saleh


KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

1 hari lalu

KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

KPK tak mempermasalahkan Gazalba Saleh yang ingin menggunakan hak pengajuan praperadilan kasus suap tersebut.


Lelang Jabatan Sekda DKI, PKS Ingatkan Heru Budi Soal Campur Tangan Politik

1 hari lalu

Lelang Jabatan Sekda DKI, PKS Ingatkan Heru Budi Soal Campur Tangan Politik

Pemerintah DKI akan membuka lelang pendaftaran calon Sekda DKI. Fraksi PKS DPRD DKI mengingatkan Pj Gubernur Heru Budi Hartono untuk tidak berpolitik.


KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

1 hari lalu

KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditahan dalam kasus suap kasus di Mahkamah Agung terhitung sejak hari ini.


Anies Baswedan Lanjutkan Safari Politik ke Papua, Hadiri Perayaan Natal hingga Temui Relawan

1 hari lalu

Anies Baswedan Lanjutkan Safari Politik ke Papua, Hadiri Perayaan Natal hingga Temui Relawan

Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke Papua mulai hari ini. Dia akan mengikuti perayaan natal hingga bertemu dengan para relawan Jumat besok


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

2 hari lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

Gazalba Saleh akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka hari ini, 8 Desember 2022


Menjelang Pilpres 2024, AHY: Kita Terus Yakinkan agar Terjadi Poros Perubahan

2 hari lalu

Menjelang Pilpres 2024, AHY: Kita Terus Yakinkan agar Terjadi Poros Perubahan

AHY mengaku intensif membangun komunikasi dengan Nasdem dan PKS agar terbentuk poros perubahan pada Pemilu 2024.


Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Sekda, PKS: Janggal, Domainnya Presiden

3 hari lalu

Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Sekda, PKS: Janggal, Domainnya Presiden

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengaku kaget dengan pencopotan Marullah Matali dari posisi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.