PKB: Yang Ingin Cak Imin Jadi Cawapres Jokowi Itu Kiai di Gunung

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cak Imin Imbau Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka Manfaatkan Bandara Kertajati.

    Cak Imin Imbau Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka Manfaatkan Bandara Kertajati.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid mengatakan keputusan mengusung Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon Wakil Presiden Joko Widodo (Cawapres Jokowi) di Pilpres 2019 adalah keputusan kiai Nahdlatul Ulama (NU). Jazilul mengklaim para kiai ingin Cak Imin mengawal pemberdayaan masyarakat pesantren di bidang pendidikan dan ekonomi.

    Baca: Didukung Ribuan Santri Jabar, Cak Imin Janji Bakal Kerja Keras

    "Ini suara kiai-kiai di gunung, yang sebenarnya jauh dari hingar bingar politik. Bukan pengamat, bukan pakar. Bukan kiai yang sering teriak-teriak," kata Jazilul, Kamis, 2 Agustus 2018.

    PKB, kata Jazilul, sudah menghitung dengan cermat prosentase kemenangan Jokowi jika berpasangan dengan Cak Imin. "Jadi Join (Jokowi-Muhaimin) atau Cak Imin maju ini bukan tanpa kalkulasi. Semua dikalkulasi, baik dari dukungan, pengalaman, tim, jaringan, ada kalkulasinya " kata Jazilul.

    Jika Muhaimin tak dipilih, kata Jazilul, PKB akan kembali meminta pendapat dari para kiai. Dia mengatakan PKB akan menggelar pertemuan dengan para kiai itu pada Sabtu, 4 Agustus nanti di Jakarta. Sekitar 50 kiai akan datang sebagai perwakilan. "Kan mereka yang memberi mandat masih mau terus ke Pak Jokowi atau yang lain. Besok tanggal 4 berkumpul di sekitar Jakarta Pusat," kata dia.

    Simak: Cak Imin Sebut Belum ada Bayangan Siapa Cawapres Jokowi

    Namun, Cak Imin mengatakan pertemuan dengan para Kiai NU belum tentu terjadi selama cawapres Jokowi belum ditunjuk. "Kalau wapresnya sudah ada bayangan, baru pertemuan. Tapi kalau belum ada bayangan belum bisa, mau lapor apa? Belum ada yang baru," kata Muhaimin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.