Cak Imin Sebut Belum Ada Bayangan Siapa Cawapres Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cak Imin Berikan Kuliah Umum di Caulfield Monash University

    Cak Imin Berikan Kuliah Umum di Caulfield Monash University

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan sampai saat ini belum ada bayangan siapa calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Joko Widodo atau Jokowi dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. "Sampai sekarang belum ada bayangan cawapres Jokowi," kata Cak Imin saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan pada Kamis, 2 Agustus 2018.

    Baca: Masih Pede Dipilih Jokowi, Cak Imin: Saya Cawapres Semua Beres

    Karena itu, kata Cak Imin, ia belum melaporkan apapun ke para kiai di Nahdlatul Ulama (NU). Cak Imin baru akan sowan ke para Kiai NU setelah nama cawapres Jokowi terang. "Kalau sudah ada bayangan, baru laporan ke Kiai agar menentukan langkah selanjutnya. Sampai sekarang saya tetap yakin Cak Imin Cawapres Jokowi," ujar Cak Imin sambil tertawa.

    Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid membocorkan, Cak Imin akan bertemu dengan para kiai NU untuk menuntaskan dukungan ke Jokowi dalam Pilpres 2019. Pertemuan digelar pada Sabtu, 4 Agustus 2018 di sebuah tempat di Jakarta Pusat.

    Jazilul Fawaid mengatakan, salah satu yang akan dibahas dalam pertemuan itu adalah opsi-opsi yang akan diambil jika Cak Imin tidak dipilih menjadi cawapres Jokowi. "Karena mereka (Kiai NU) yang memberi mandat. Jadi nanti mereka yang memutuskan apakah masih mau terus ke Pak Jokowi atau ke yang lain," ujar dia.

    Simak: Didukung Ribuan Santri untuk Cawapres Jokowi, Cak Imin: Saya Akan Bekerja Keras

    Hingga saat ini, PKB sudah menyatakan bergabung dengan partai koalisi pendukung Jokowi. Sementara, koalisi belum juga memutuskan terkait dengan cawapres. Namun, Cak Imin masih optimistis dirinya akan menjadi cawapres Jokowi untuk pemilihan presiden 2019 nanti. Cak Imin mengatakan berdasarkan perintah kiai Nahdlatul Ulama (NU), dan PKB tidak ada opsi selain dirinya maju menjadi cawapres Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.