TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Resor Batanghari, Jambi, banyak mendapat kritikan dan cercaan dari masyarakat terkait dengan kasus penetapan seorang anak korban perkosaan sebagai tersangka aborsi. Pengadilan Negeri setempat telah menjatuhkan vonis enam bulan penjara bagi anak tersebut.
Baca juga: Pelaku Perkosaan Mahasiswi Indonesia di Belanda Belum Terungkap
"Jujur kami banyak sekali mendapat hujatan dan cercaan dari warga atas tindakan kami," kata Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Batanghari Ajun Inspektur Dua Mustafa Kemal kepada Tempo, Kamis, 2 Agustus 2018.
Mustafa menjelaskan, korban perkosaan yang kemudian hamil dan melakukan aborsi itu masih berusia 15 tahun. Ia diperkosa kakak kandungnya, yang masih berusia 17 tahun. "Apa yang kami lakukan merupakan penegakan hukum mengingat korban terbukti melakukan tindak pidana aborsi," ujarnya.
Mustafa berkukuh hal yang dilakukan polisi sudah sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang aborsi. "Jika tidak kami laksanakan, kami juga melanggar aturan," ucapnya.
Menurut Mustafa, tindakan yang polisi lakukan diharapkan membuat efek jera kepada pelaku aborsi lain agar tidak melakukan tindakan serupa pada masa mendatang.
"Secara manusiawi, kami juga merasa kasihan dan prihatin atas korban, tapi harus bagaimana lagi, kami harus menegakkan hukum," tuturnya.
Sebelumnya, korban mengalami perkosaan oleh kakaknya dan diketahui hamil. Oleh sang ibu, anak itu kemudian diminta melakukan aborsi.
Dalam sidang, jaksa sebelumnya menuntut satu tahun penjara untuk sang anak perempuan. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Muarobulian pada 19 Juli 2018 menjatuhkan vonis enam bulan penjara dan ditambah tiga bulan pelatihan kerja.
Baca juga: Polisi Belanda Tangkap Pelaku Perkosaan Mahasiswi Indonesia
Pengacara korban masih melakukan banding atas perkara ini.
Adapun pelaku pemerkosaan, yang merupakan kakak korban, telah divonis dua tahun penjara. Sedangkan sang ibu, AD, 38 tahun, saat ini masih menjalani pemeriksaan karena dianggap ikut serta dalam kasus aborsi.
Ketua Yayasan Sikok Jambi Rahmat Mulyadi menyayangkan divonisnya korban perkosaan oleh hakim. "Seharusnya korban tidak dipenjara, tapi dibina di panti sosial," ujarnya.
Kasus ini juga ramai dibicarakan di media sosial. Sejumlah aktivis perempuan dan anak melaporkan majelis hakim kasus tersebut ke Komisi Yudisial (KY) karena diduga melakukan pelanggaran etik. Hakim diduga menyalahi aturan etik karena memvonis seorang anak perempuan korban perkosaan bersalah lantaran melakukan aborsi.
Genoveva Alicia dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengindikasi ada pelanggaran dalam pengambilan keputusan tersebut. "Korban pemerkosaan mendapat kuasa hukum yang sama dengan pelaku pemerkosaan di kasus berbeda namun berkaitan," katanya di gedung KY, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.
VINDRY FLORENTIN
