Minggu, 22 September 2019

Polri Bantu Selidiki Pemerkosaan Mahasiswa Indonesia di Belanda

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi pemerkosaan anak. Tempo/Inda Fauzi

    ilustrasi pemerkosaan anak. Tempo/Inda Fauzi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia turun tangan membantu penyelidikan kasus pemerkosaan seorang mahasiswi Indonesia di Rotterdam, Belanda. Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Syafruddin telah mengutus atase kepolisian di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) guna menangani perkara tersebut.

    Baca juga: Pelaku Perkosaan Mahasiswi Indonesia di Belanda Belum Terungkap

    "Ada atase kepolisian kita di Belanda yang sudah berkoordinasi dengan pihak di sana," ujar Syafruddin melalui pesan singkat, Kamis, 26 Juli 2018.

    Meski begitu, Syafruddin kini masih berupaya menunggu konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri perihal kerja sama tersebut.

    Seorang mahasiswi Indonesia di Universitas Erasmus diperkosa pada 21 Juli pagi waktu setempat. Saat itu korban pulang menggunakan sepeda dari Stasiun Pusat Rotterdam ke rumahnya di Herman Bavinckstraat sekitar pukul 05.30 pagi waktu setempat. Dia tidak menyadari kalau ternyata dikuntit seorang pelaku.

    Setelah mengunci sepedanya di jalan dekat rumah, pelaku mencekik mahasiswi Indonesia berusia 20-an tahun itu dengan menggunakan rantai sepeda, hingga pingsan. Saat itulah pelaku beraksi.

    Setelah sadar dan dalam kondisi pendarahan hebat, korban berusaha mencari bantuan. Ia akhirnya ditolong warga sekitar yang membawanya ke Rumah Sakit Rotterdam.

    Sebelumnya, polisi Belanda mengatakan pelaku pemerkosaan itu menggunakan jaket hoodie berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi mata di sekitar lokasi. Polisi Rotterdam menangkap tersangka pemerkosaan pada Selasa malam, 24 Juli 2018 waktu setempat dan mengumumkannya keesokan harinya.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.