Kementerian Kesehatan Temui MUI Bahas Kehalalan Vaksin MR

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Majelis Ulama Indonesi KH Maruf Amin di sela Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Majelis Rasulullah SAW di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Ketua Umum Majelis Ulama Indonesi KH Maruf Amin di sela Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Majelis Rasulullah SAW di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan hari ini pihaknya akan menggelar rapat dengan Kementerian Kesehatan membahas kehalalan vaksin campak dan rubela atau vaksin MR. Imunisasi vaksin ini mendapat penolakan dari MUI Kepulauan Riau lantaran belum memiliki sertifikat halal dari LP-POM MUI Pusat.

    Baca: Menteri Nila: Tak Ada Penolakan dari MUI soal Vaksin MR

    "Ya kami sedang membicarakan. Besok (hari ini) kami bicarakan. Insya Allah tidak ada masalah krusial," kata Ma'ruf di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu malam, 1 Agustus 2018.

    Ma'ruf membenarkan sampai saat ini pihaknya belum mengeluarkan sertifikat halal untuk vaksin MR. "Di MUI itu kalau ada suatu obat, vaksin, tapi memang dia tidak halal, tapi tidak ada yang lain dan itu diperlukan, kan ada caranya untuk bisa digunakan," tuturnya.

    Dia berharap pertemuan hari ini dengan Kementerian Kesehatan dapat menemukan solusi soal vaksin MR. "Ya Kemenkes nanti bertemu dengan MUI, dan MUI memberikan jalan keluarnya. Selesai," ujarnya.

    Baca: Kementerian Kesehatan Kesulitan Melakukan Vaksin MR di Luar Jawa

    Sebelumnya, MUI Kepulauan Riau mengimbau warga tidak ikut imunisasi campak. Hal ini tertuang dalam surat edaran nomor Ket-53/DP-P-V/VII/2018 yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau tertanggal 30 Juli 2018.

    MUI Kepulauan Riau meminta Kementerian Kesehatan menunda pemberian imunisasi sampai terbit sertifikat halal dari MUI Pusat. Selain itu, mereka meminta MUI Pusat segera bertemu dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas permasalahan ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Baru OK Otrip, Jak Lingko Beroperasi 1 Oktober 2018

    Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan transportasi massal terintegrasi, Jak Lingko pada 1 Oktober 2018. Jak Lingko adalah rebranding OK Otrip.