Syahrul Yasin Limpo Diminta Bantu Moeldoko di KSP

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di dampingi Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid (kedua kanan) dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (kanan) membuka puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 di Lapangan Karebosi Makassar, Sulsel, 12 Juli 2017. Harkopnas ke-70 digelar dengan tema Koperasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan dan Masyarakat yang Berkeadilan untuk Memperkokoh NKRI. Foto: Sakti Karuru

    Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di dampingi Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid (kedua kanan) dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (kanan) membuka puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 di Lapangan Karebosi Makassar, Sulsel, 12 Juli 2017. Harkopnas ke-70 digelar dengan tema Koperasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan dan Masyarakat yang Berkeadilan untuk Memperkokoh NKRI. Foto: Sakti Karuru

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, mengakui diminta membantu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) RI Moeldoko melalui surat yang diantarkan langsung oleh Tenaga Ahli Utama KSP RI Ali Mochtar Ngabalin, Rabu, 1 Agustus 2018.

    Baca juga: Pengangkatan Ali Mochtar Ngabalin Dinilai Politis

    "Suratnya belum saya buka, tapi secara umum saya diminta untuk membantu Kepala Staf Kepresidenan," kata Syahrul, yang ditemui di Makassar, Kamis, 2 Agustus 2018.

    Pihaknya, kata Syahrul, belum bisa memastikan apakah ia diminta membantu secara struktural atau fungsional dalam organisasi tersebut, termasuk menerima atau menolak permintaan tersebut, mengingat posisinya sebagai Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Antardaerah.

    Sebelumnya, Ali Mochtar Ngabalin datang ke Makassar pada Rabu, 1 Agustus, untuk memberikan surat langsung kepada Syahrul Yasin Limpo. Surat yang diserahkan oleh Ali berwarna putih dan masih tersegel rapat dengan tulisan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia berwarna hitam dan gambar Istana Presiden berwarna emas.

    "Jadi saya datang ke Makassar ini atas nama Kepala Staf Kantor Kepresidenan Republik Indonesia Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko," kata Ali.

    Tenaga ahli utama setingkat dengan eselon 1B di Kedeputian IV KSP dan juru bicara Presiden itu menyebutkan membawa surat spesial.

    "Untuk Doktor Haji Syahrul Yasin Limpo, mantan Gubernur Sulsel, tugas penting ini saya datang. Dan beliau sebagai kader Partai Nasional Demokrat, ada koordinasi penting yang harus dilakukan, dengan pimpinan partai, dengan kader-kader terbaik Partai NasDem," ujarnya.

    Ia memberi bocoran bahwa negara membutuhkan orang-orang pintar, memiliki kemampuan intelektual, knowledge (pengetahuan) seperti Syahrul.

    "Presiden Jokowi membutuhkan orang-orang yang punya pengalaman dan network, karena itu saya datang ke Makassar, membawa surat khusus dari Staf Kepresidenan RI," kata Ali.

    Ia pun merasa yakin akan ada momentum yang tepat untuk melaporkan kepada Presiden Jokowi ihwal betapa pentingnya seorang Syahrul untuk kepentingan bangsa dan negara, juga mendukung kerja-kerja Presiden yang besar dan berat, khususnya di Kantor Staf Kepresidenan.

    Baca juga: Kantor Moeldoko, Bekas Ruangan Soeharto dan Berkaca Anti Peluru

    Untuk surat khusus dari KSP ini pun ia tidak berani membuka surat tersebut dan tidak mengetahui isinya. "Saya hanya bawa, karena rahasia negara, saya harus serahkan pada beliau, nanti kita lihat," katanya.

    Mengenai tawaran untuk Syahrul Yasin Limpo menjadi tenaga ahli, Ali Mochtar Ngabalin hanya menjawab secara diplomatis. "Kalau negara yang perlu, tentu sama dengan saya. Saya ini kan kader Partai Golkar, Presiden membutuhkan saya sebagai mulut, mata, dan telinga Presiden, sebagai tenaga ahli utama di Kantor Staf Kepresidenan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.