Syahrul Yasin Limpo Diminta Bantu Moeldoko di KSP

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di dampingi Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid (kedua kanan) dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (kanan) membuka puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 di Lapangan Karebosi Makassar, Sulsel, 12 Juli 2017. Harkopnas ke-70 digelar dengan tema Koperasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan dan Masyarakat yang Berkeadilan untuk Memperkokoh NKRI. Foto: Sakti Karuru

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, mengakui diminta membantu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) RI Moeldoko melalui surat yang diantarkan langsung oleh Tenaga Ahli Utama KSP RI Ali Mochtar Ngabalin, Rabu, 1 Agustus 2018.

Baca juga: Pengangkatan Ali Mochtar Ngabalin Dinilai Politis

"Suratnya belum saya buka, tapi secara umum saya diminta untuk membantu Kepala Staf Kepresidenan," kata Syahrul, yang ditemui di Makassar, Kamis, 2 Agustus 2018.

Pihaknya, kata Syahrul, belum bisa memastikan apakah ia diminta membantu secara struktural atau fungsional dalam organisasi tersebut, termasuk menerima atau menolak permintaan tersebut, mengingat posisinya sebagai Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Antardaerah.

Sebelumnya, Ali Mochtar Ngabalin datang ke Makassar pada Rabu, 1 Agustus, untuk memberikan surat langsung kepada Syahrul Yasin Limpo. Surat yang diserahkan oleh Ali berwarna putih dan masih tersegel rapat dengan tulisan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia berwarna hitam dan gambar Istana Presiden berwarna emas.

"Jadi saya datang ke Makassar ini atas nama Kepala Staf Kantor Kepresidenan Republik Indonesia Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko," kata Ali.

Tenaga ahli utama setingkat dengan eselon 1B di Kedeputian IV KSP dan juru bicara Presiden itu menyebutkan membawa surat spesial.

"Untuk Doktor Haji Syahrul Yasin Limpo, mantan Gubernur Sulsel, tugas penting ini saya datang. Dan beliau sebagai kader Partai Nasional Demokrat, ada koordinasi penting yang harus dilakukan, dengan pimpinan partai, dengan kader-kader terbaik Partai NasDem," ujarnya.

Ia memberi bocoran bahwa negara membutuhkan orang-orang pintar, memiliki kemampuan intelektual, knowledge (pengetahuan) seperti Syahrul.

"Presiden Jokowi membutuhkan orang-orang yang punya pengalaman dan network, karena itu saya datang ke Makassar, membawa surat khusus dari Staf Kepresidenan RI," kata Ali.

Ia pun merasa yakin akan ada momentum yang tepat untuk melaporkan kepada Presiden Jokowi ihwal betapa pentingnya seorang Syahrul untuk kepentingan bangsa dan negara, juga mendukung kerja-kerja Presiden yang besar dan berat, khususnya di Kantor Staf Kepresidenan.

Baca juga: Kantor Moeldoko, Bekas Ruangan Soeharto dan Berkaca Anti Peluru

Untuk surat khusus dari KSP ini pun ia tidak berani membuka surat tersebut dan tidak mengetahui isinya. "Saya hanya bawa, karena rahasia negara, saya harus serahkan pada beliau, nanti kita lihat," katanya.

Mengenai tawaran untuk Syahrul Yasin Limpo menjadi tenaga ahli, Ali Mochtar Ngabalin hanya menjawab secara diplomatis. "Kalau negara yang perlu, tentu sama dengan saya. Saya ini kan kader Partai Golkar, Presiden membutuhkan saya sebagai mulut, mata, dan telinga Presiden, sebagai tenaga ahli utama di Kantor Staf Kepresidenan," ujarnya.






19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

32 menit lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

2 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

3 jam lalu

Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

Moeldoko mendukung langkah Panglima TNi Jenderal Andika Perkasa yang mengubah batas minimal tinggi tubuh calon taruna dan taruni Akmil.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

4 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

4 jam lalu

Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai Polri sudah menjalankan perintah Presiden Jokowi dalam penanganan kasus Ferdy Sambo.


Pertemuan Menteri Pertanian G20: FAO Dukung Transformasi Pertanian dan Pedesaan Melalui Digitalisasi

1 hari lalu

Pertemuan Menteri Pertanian G20: FAO Dukung Transformasi Pertanian dan Pedesaan Melalui Digitalisasi

Transformasi pertanian melalui digitalisasi dibahas Dirjen FAO Qu Dongyu dan Mentan Syahrul Yassin Limpo di sela pertemuan Menteri Pertanian G20.


Mentan Dorong Peserta P4S Ciptakan Pertanian Kokoh

1 hari lalu

Mentan Dorong Peserta P4S Ciptakan Pertanian Kokoh

Penguatan usaha tani dan kapasitas SDM di perdesaan mutlak dibutuhkan, salah satunya dengan memperkuat kelembagaan P4S.


Mentan: Pembangunan Pertanian Dimulai dari Desa

3 hari lalu

Mentan: Pembangunan Pertanian Dimulai dari Desa

P4S berperan sebagai motor pembaharu pedesaan dengan melatih dan membimbing para petani.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

5 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


Mentan Minta Mahasiswa PEPI Bangun Sektor Pangan

7 hari lalu

Mentan Minta Mahasiswa PEPI Bangun Sektor Pangan

Anak muda harus menjadi garda terdepan pertanian sebagai kekuatan utama membangun bangsa dan negara.