SBY dan Petinggi PKS Bernostalgia dalam Koalisi Pilpres 2004

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersalaman dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri (kedua kanan) yang didampingi Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (kanan) saat melakukan pertemuan di Hotel Gran Melia, Jakarta, 30 Juli 2018. Pertemuan tersebut dalam rangka menjajaki koalisi pada pemilihan Presiden 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersalaman dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri (kedua kanan) yang didampingi Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (kanan) saat melakukan pertemuan di Hotel Gran Melia, Jakarta, 30 Juli 2018. Pertemuan tersebut dalam rangka menjajaki koalisi pada pemilihan Presiden 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan petinggi Partai Keadilan Sejahtera membuat kedua pihak merasa bernostalgia seperti pada 2004-2014.

    Baca: Pertemuan SBY dan Elite PKS Tak Langsung Sepakati Koalisi

    "Alhamdulillah pertemuan ini cukup mengingatkan kami saat bersama-sama dulu, nostalgia," kata Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri pada Senin malam, 30 Juli 2018, di Hotel Gran Melia, Jakarta.

    "Jadi, saya merasakan satu ikatan batin yang sangat kuat dan banyak hal yang sudah kami bicarakan yang Insya Allah koalisi akan semakin kuat dan solid," kata Salim.

    Salim mengatakan banyak visi misi yang disepakai antara Demokrat dan PKS. Dia mengaku melihat titik pandang yang sama dengan Demokrat untuk membangun Indonesia yang lebih bagus di bidang ekonomi, sosial, dan seluruh sendi kehidupan. Dia juga merasa prihatin dengan apa yang terjadi saat ini.

    Salim juga mengapresiasi SBY yang sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden atau capres. "Hal ini membuat kami merasa bangga, pasti cara pandang itu punya harapan ke depan," tuturnya.

    Dalam pertemuan ini, kata Salim, pada dasarnya mereka ingin bergandengan tangan bersama-sama dengan empat partai yakni Gerindra, Demokrat, PKS, dan Partai Amanat Nasional (PAN). "PKS baru ditakdirkan bertemu (Demokrat) tapi kalau hati ini, rasanya susah untuk dipisahkan."

    Dia menyatakan masih ada waktu 11 hari untuk mematangkan koalisi. "Mudah-mudahan, saya yakin, calon presidennya Insya Allah sudah kami sepakati bersama, tinggal cawapresnya dibahas," ujar Salim.

    Pihaknya sudah mendengar rekomendasi dari Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang menghasilkan dua pandangan. "Yaitu capres Prabowo dan cawapresnya saya sendiri, dan yang kedua Prabowo-Ustadz Abdul Somad. Kami cari yang terbaik untuk bangsa dan negara ini."

    Di tempat yang sama, SBY juga menyampaikan rasa rindunya dengan PKS. "Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat saya, Ustadz Salim tadi, kami malam ini bernostalgia karena selama 10 tahun kami bersama-sama dalam pemerintahan," ujarnya.

    SBY menyampaikan ketika dia masuk sebagai calon presiden pada 2004, PKS adalah partai yang pertama bersatu dalam koalisi. Dan diulangi lagi dalam pilpres 2009. "Alhamduliillah kami mendapatkan amanah, kami bersama-sama dalam pemerintahan dan parlemen," ucap SBY.

    Dia mengenang, tidak mudah memimpin Indonesia, negara yang sedang melakukan transformasi, dan memiliki keragaman, baik keragaman dalam identitas, kepentingan, dan harapan.

    Baca: Pertemuan SBY - Sohibul Iman, Demokrat Harap PKS Berkoalisi

    "Namun di tengah-tengah tantang dan dan persoalan itu, kami sabar dan tabah. Yang penting semboyan kami dulu, negara adil, rakyat makin sejahtera, seperti nama PKS," tutur SBY yang disambut oleh tepuk tangan dari rekan-rekannya dari Demokrat dan PKS. "Itulah yang kami jalankan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.