Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ijtima GNPF Ulama Berharap 5 Partai Deklarasikan Koalisi Keumatan

image-gnews
(dari kiri) Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri menghadiri acara Ijtima' Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
(dari kiri) Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri menghadiri acara Ijtima' Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Sejumlah tokoh partai politik menghadiri Ijtima' Ulama yang diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak mengatakan forum ini digelar untuk menyampaikan aspirasi ulama ihwal pemilihan presiden 2019.

"Penentuan siapa capres cawapres bisa dideklarasikan setelah Ijtima' tak masalah, tapi paling tidak arah tujuan koalisi keumatan dan kebangsaan sudah bisa dideklarasikan," kata Yusuf.

Baca: Lima Pimpinan Parpol Hadiri Ijtima GNPF untuk Usung Capres 2019

Berdasarkan pantauan Tempo, sejumlah tokoh berdatangan sejak selepas salat maghrib. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba pertama kali. Mengenakan baju safari warna krem, dia menyalami sejumlah tokoh GNPF Ulama, kemudian memasuki lift menuju ke ruang tunggu.

Tak lama setelahnya, tampak politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan. Aher, sapaan akrabya, datang dengan kemeja batik lengan panjang warna biru dan silver. Sekitar pukul 18.39 WIB, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno tiba di lokasi. Wakil Gubernur DKI Jakarta itu hadir mengenakan baju koko berwarna putih dan peci hitam.

Simak: GNPF Siap Mendukung Jika Rizieq Shihab Jadi Capres 2019

Scroll Untuk Melanjutkan

Kedatangan Sandiaga disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies tiba hanya sekitar lima menit setelah kedatangan Sandi. Mantan Menteri Pendidikan yang namanya disebut-sebut sebagai kandidat calon presiden atau calon wakil presiden itu hadir mengenakan kemeja batik berwarna merah marun dan peci hitam. Dia juga tak mengatakan sepatah kata pun kepada awak media.

Tak lama berselang, hadir Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Yusril mengenakan busana andalannya, setelan jas berwarna hitam. Sedangkan Zulkifli hadir dengan baju koko warna putih.

Lihat: GNPF Gelar Ijtima, Dorong Koalisi Keumatan

Pukul 19.37 WIB, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri tiba di lokasi. Selang beberapa menit setelahnya datang Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Sejumlah petinggi partai juga tampak mendampingi para ketua umumnya, di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiyono dan Fadli Zon, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dan lainnya. Mereka memenuhi undangan  GNPF.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

8 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?

9 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?

PKS menganggap penyusunan dan pembahasan RUU DKJ tergesa-gesa dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.


Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

13 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

PKS mengungkapkan sejumlah alasan menolak pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang.


RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?

13 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?

RUU DKJ disahkan, apakah Gibran akan punya kewenangan besar di kawasan aglomerasi?


Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

1 hari lalu

Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa
Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan Partai Gerindra kompak membantah soal Ganjar ditawari posisi menteri.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

1 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

1 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

1 hari lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

2 hari lalu

Logo Partai Gerindra
Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

Kursi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Lumajang dipastikan bertambah menjadi 11 dalam Pemilu 2024 ini. Sementara PKB dan PDIP tetap.


Gerindra Bantah Kabar Tawari Anies dan Ganjar Jabatan Menteri Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad
Gerindra Bantah Kabar Tawari Anies dan Ganjar Jabatan Menteri Kabinet Prabowo

Gerindra mengatakan hanya membangun komunikasi dengan kubu pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.