Minggu, 22 September 2019

Said Aqil Siradj Sebut 14 Paket Kebijakan Ekonomi Belum Berdampak

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj  saat hadir dalam Konferensi Pers Muhasabah Kebangsaan: Resolusi 2018 dan Refleksi 2017 di Gedung PBNU , 3 Januari 2018.  Menurut PBNU ketimpangan merupakan kanker dalam pembangunan dan ancaman nyata bagi kesatuan dan persatuan bangsa.  MAGANG TEMPO/Wildan Aulia Rahman

    ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj saat hadir dalam Konferensi Pers Muhasabah Kebangsaan: Resolusi 2018 dan Refleksi 2017 di Gedung PBNU , 3 Januari 2018. Menurut PBNU ketimpangan merupakan kanker dalam pembangunan dan ancaman nyata bagi kesatuan dan persatuan bangsa. MAGANG TEMPO/Wildan Aulia Rahman

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan 14 paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan pemerintah tidak berdampak merata. Kalangan bawah masih belum merasakan hasilnya.

    Baca: Said Aqil Sebut Prabowo Akan Minta Masukan Soal Cawapres dari Dia

    "Pernah saya sampaikan kepada Pak Presiden, paket kebijakan ekonomi 14 kali, tapi belum menyentuh warga NU yang paling bawah. Tetangga saya di Cirebon tidak ada yang berubah, gitu-gitu aja, padahal sudah 14 kali paket kebijakan ekonomi," kata dia saat membuka Musyawarah Nasional IKA PMII di Hotel Luwansa, Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018.

    Menafsirkan sebuah ayat dalam Al Quran, Said Aqil menuturkan pemerintah seharusnya bekerja mengentaskan kemiskinan, memastikan kemakmuran rakyat, dan mempersatukan masyarakat.

    Terkait kemiskinan, Said mengakui kinerja pemerintah yang menurunkan kemiskinan hingga di bawah satu digit yaitu 9,82 persen dari total penduduk Indonesia. "Tapi yang harus kita dorong adalah keadilan distribusi penguasaan tanah. Ada konglomerat yang punya tanah 5,2 juta hektare," katanya.

    Presiden Joko Widodo menanggapi langsung kritikan Said Aqil. Soal kepemilikan lahan, dia enggan disalahkan.

    "Memang ada satu orang atau perusahaan menguasai 200 ribu hektare, 600 ribu hektare. Ada," katanya. "Hanya, perlu saya sampaikan bahwa yang memberikan konsesi bukan saya. Saya tidak pernah memberi satu meter persegi pun kepada mereka," ujar Jokowi lagi.

    Baca: Kelakar JK Soal Warna Tumpeng di Ulang Tahun Said Aqil Siradj

    Soal kemiskinan, Jokowi berjanji akan terus mengembangkan infrastruktur. Pemerintah juga akan berfokus kepada pengembangan sumber daya manusia.

    Salah satu program yang disiapkan Jokowi adalah membuka minimal seribu balai latihan kerja komunitas di pondok pesantren. Dari 29 ribu pondok yang terdaftar, saat ini pemerintah baru membuka 50 balai.

    Jokowi juga berjanji mengembangkan bank wakaf mikro di pondok pesantren. Jika program itu bermanfaat bagi komunitas di sekitarnya, dia berencana menambah lagi jumlahnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.