Said Aqil Sebut Prabowo Akan Minta Masukan Soal Cawapres dari Dia

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum PBNU, Said Aqil Siroj  saat hadir dalam Konferensi Pers  Muhasabah Kebangsaan: Resolusi 2018 dan Refleksi 2017 di Gedung PBNU , 3 Januari 2018.  MAGANG TEMPO/Wildan Aulia Rahman

    Ketum PBNU, Said Aqil Siroj saat hadir dalam Konferensi Pers Muhasabah Kebangsaan: Resolusi 2018 dan Refleksi 2017 di Gedung PBNU , 3 Januari 2018. MAGANG TEMPO/Wildan Aulia Rahman

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bertemu dengan pimpinan Nahdlatul Ulama di gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Senin, 6 Juli 2018 petang. Menurut Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, maksud pertemuan Prabowo dengan petinggi NU tersebut untuk silaturahim dan berdiskusi.

    Baca juga:Gerindra: Prabowo dan SBY Segera Bertemu Bahas Koalisi di Pilpres

    Said juga mengatakan pada awak media jika nantinya Prabowo hendak memilih bakal cawapresnya, maka Prabowo akan meminta masukan pada dirinya. "Secara logika dan real, kami punya massa besar. Jadi minimal pilihannya tidak akan bertentangan dengan mayoritas umat Islam," katanya.

    Terlepas dari konsultasi nama cawapres, pertemuan NU dengan Prabowo lebih kepada menyamakan persepsi dan pandangan, serta memperkuat sikap terhadap empat pilar kebangsaan Indonesia.

    Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa dirinya bukanlah ketua sebuah partai politik, oleh karena itu pertemuan tersebut bukanlah sebuah pertemuan dukungan untuk kepentingan politik. "Kalau saya ketua partai, baru saya bisa dukung," ujar dia.

    Baca juga: PKS Berharap Koalisi Prabowo-SBY Bisa Kalahkan Jokowi

    Selain itu, Said mengatakan bahwa NU menolak tegas jika agama dijadikan alat politik. "Apapun alasannya, agama tidak boleh menjadi alat politik, betapa naif dan konyol apabila nilai-nilai universal dan ilahiah digunakan untuk kepentingan politik," ujar dia.

    RYAN DWIKY ANGGRIAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.