3.000 Santri Geruduk Jakarta Dukung Cak Imin Cawapres Jokowi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berfoto <i>selfie</i> dengan peserta mudik gratis PKB di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Ahad, 10 Juni 2018. DPP PKB melepas 1.000 peserta mudik gratis. TEMPO/Amston Probel

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berfoto selfie dengan peserta mudik gratis PKB di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Ahad, 10 Juni 2018. DPP PKB melepas 1.000 peserta mudik gratis. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 3.000 orang gabungan santri, ormas termasuk organisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU) dari Kota Banjar, Jawa Barat, melakukan aksi long march ke Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin  sebagai calon wakil presiden Joko Widodo.

    Baca juga: Ditanya Soal Cak Imin Jadi Cawapres, Jokowi Acungkan Jempol

    Aksi long march tersebut dilepas langsung oleh Pimpinan Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar KH Munawwir Ibrahim.

    "Cak Imin Wapres itu harga mati sebagai pendamping Bapak Joko Widodo di Pilpres 2019. Kami buktikan dukungan ini dengan aksi long march Banjar ke Jakarta yang diikuti oleh ribuan santri dan unsur masyarakat lainnya," kata Laskar Santri Kota Banjar Gun-Gun Gunawan, dalam siaran persnya, Jumat, 20 Juli 2018.

    Ia menuturkan aksi jalan kaki ini dimulai dari pondok pesantren Al Azhar Kota Banjar-kantor PCNU Kota Banjar-Alun-alun, berlanjut ke Ciamis, terus sampai Jakarta. Selain itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan guna menjaga ketertiban jalannya aksi. "Dari Bandung, kami akan mengambil rute via Cianjur-Bogor hingga Jakarta," katanya.

    Baca juga:  Muhaimin Iskandar Klaim Intensif Bertemu Jokowi Bahas Cawapres

    Gun-Gunawan menegaskan, aksi dilakukan atas kesadaran penuh para santri, ormas serta masyarakat, yang sejak awal sudah menyatakan kepastiannya mendukung Cak Imin sebagai wakil presiden.

    "Sudah saatnya santri kembali memimpin negeri ini, mengulang sejarah di awal era milenial, di mana saat itu tokoh besar NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur didaulat menjadi Presiden RI keempat dengan Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.