Jusuf Kalla: Menteri Jadi Caleg Ganggu Kinerja Kabinet

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas Perkembangan Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 28 Mei 2018. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas Perkembangan Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 28 Mei 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan kinerja Kabinet Kerja akan terganggu saat sejumlah menteri yang mendaftar jadi calon legislatif memasuki masa kampanye.

    Baca: Johan Budi Maju Caleg, Wapres JK: Partai Apa?

    "Masa kampanye pasti mengganggu waktu bekerja," kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.

     

    Meski terancam mengganggu kinerja, Kalla tak terlalu khawatir. Menurut dia masih ada pejabat lain yang bisa menggantikan sementara waktu, seperti Sekretaris Jenderal hingga Direktur Jenderal di tiap kementerian.

    Sejumlah menteri Kabinet Kerja mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini. Beberapa di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly. Keduanya maju bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Baca: Pendiri PKS Yusuf Supendi, Gabung Hanura, Lalu Jadi Caleg PDIP

    Kalla sendiri mengaku tak tahu menahu siapa saja menteri yang maju jadi calon legislatif. "Saya tidak tahu. Biasanya izinnya ke presiden," kata dia.

    Melihat beberapa menterinya berencana meninggalkan jabatan, Jusuf Kalla menyatakan belum berencana merombak kabinet untuk mengisi kekosongan. "Belum tahu, tanggung sampai setahun," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.