Jumat, 17 Agustus 2018

Johan Budi Maju Caleg, Wapres JK: Partai Apa?

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla meninggalkan Pengadilan Tipikor setelah bersaksi dalam sidang peninjauan kembali kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji untuk terpidana Suryadharma Ali pada Rabu, 11 Juli 2018. TEMPO/Taufiq Siddiq

    Wakil Presiden Jusuf Kalla meninggalkan Pengadilan Tipikor setelah bersaksi dalam sidang peninjauan kembali kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji untuk terpidana Suryadharma Ali pada Rabu, 11 Juli 2018. TEMPO/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK tidak mengetahui juru bicara Presiden, Johan Budi, mendaftarkan diri mengikuti pemilihan legislatif 2019. Dia justru bertanya balik kepada wartawan detil pendaftaran mantan pelaksana tugas pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

    Baca: Johan Budi Maju Caleg Lewat PDIP dari Dapil Jawa Timur

    "Partai apa?" ujar JK ketika ditanya di kantornya, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.

    Johan terdaftar sebagai calon legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia akan maju dari daerah pemilihan Jawa Timur VII. Wilayah itu meliputi Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, dan Magetan.

    Menanggapi langkah politik Johan, JK menyatakan mendukung. "Itu hak masing-masing semua warga negara, berhak dipilih dan memilih," ucapnya.

    Dalam pemilihan legislatif 2019, sejumlah pejabat lembaga eksekutif ikut berpartisipasi. Selain Johan, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mencalonkan diri jadi legislator dari PDIP.

    Baca: Pendiri PKS Yusuf Supendi, Gabung Hanura, Lalu Jadi Caleg PDIP

    JK mengatakan kinerja Kabinet Kerja akan terganggu saat sejumlah menteri yang mendaftar jadi calon legislatif memasuki masa kampanye. "Masa kampanye pasti mengganggu waktu bekerja," tuturnya.

    Meski terancam mengganggu kinerja, Jusuf Kalla tak terlalu khawatir. Menurut dia, masih ada pejabat lain yang bisa menggantikan sementara waktu, seperti sekretaris jenderal dan direktur jenderal di tiap kementerian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Jurus Rusia Membalas Sanksi AS Terkait Sergei Skripal

    Berikut 5 hal yang mungkin Rusia sebagai retaliasi atas sanksi dari AS terkait kasus serangan racun novichok kepada Sergei Skripal dan putrinya.